alexametrics
24 C
Sidoarjo
Saturday, 28 May 2022

Pemkab Sidoarjo Wacanakan Lockdown Desa Zona Merah

SIDOARJO – Dalam rapat yang membahas persiapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) muncul wacana akan diberlakukannya lockdown skala desa. Kebijakan lockdown skala desa ini untuk menekan penyebaran Covid-19 dengan cara melokalisir pasien yang terkonfirmasi positif dan memudahkan petugas medis melakukan 3 T (Tracing, Testing dan Treatment). Pernyataan ini disampaikan Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono saat memimpin rapat persiapan PPKM, Sabtu (9/1) malam di Pendopo Delta Wibawa.

Untuk mengetahui bahwa desa tersebut termasuk zona merah atau tidak, Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono meminta kepada dinas kesehatan untuk mengecek setiap desa yang warganya terkonfirmasi positif Covid-19.

“Nanti yang akan menentukan, apakah desa tersebut masuk dalam kategori zona merah atau tidak, biar kepala dinas kesehatan yang mengecek,” jelasnya.

Penerapan lockdown bagi desa zona merah rencananya akan diberlakukan bersamaan dengan penerapan PPKM yang akan berlangsung selama 14 hari, mulai tanggal 11 – 25 Januari 2021.

Lockdown desa zona merah, menurut Hudiyono, merupakan kebijakan lokal kabupaten sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19 yang saat ini terus naik. Rumah sakit rujukan RSUD Sidoarjo kondisinya sudah overload.

Hudiyono bersama jajaran Forkopimda, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Sumardji, Dandim 0816 Letkol Inf M. Iswan Nusi dan Kajari Sidoarjo Setiawan Budi Cahyono akan melihat desa yang masuk kategori zona merah itu. Apakah nantinya jika diberlakukan lockdown dianggap efektif dalam menekan penyebaran Covid-19 atau tidak.

Selama ini Pemkab Sidoarjo sudah dengan masif melakukan operasi yustisi. Dan hasilnya bisa membuat warga disiplin menjalankan protokol kesehatan (prokes).

Sedangkan upaya lain seperti dengan me-lockdown desa yang telah ditemukan pasien Covid-19, belum pernah dilakukan Pemkab Sidoarjo.

“Masih kita pelajari lagi, apakah nanti akan kita terapkan lockdown tingkat desa atau operasi yustisi yang lebih dimasifkan sampai ke tingkat desa. Kita menunggu dulu data laporan sebaran pasien Covid-19 dari dinas kesehatan,” pungkas Hudiyono. (rpp/opi)

 

SIDOARJO – Dalam rapat yang membahas persiapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) muncul wacana akan diberlakukannya lockdown skala desa. Kebijakan lockdown skala desa ini untuk menekan penyebaran Covid-19 dengan cara melokalisir pasien yang terkonfirmasi positif dan memudahkan petugas medis melakukan 3 T (Tracing, Testing dan Treatment). Pernyataan ini disampaikan Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono saat memimpin rapat persiapan PPKM, Sabtu (9/1) malam di Pendopo Delta Wibawa.

Untuk mengetahui bahwa desa tersebut termasuk zona merah atau tidak, Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono meminta kepada dinas kesehatan untuk mengecek setiap desa yang warganya terkonfirmasi positif Covid-19.

“Nanti yang akan menentukan, apakah desa tersebut masuk dalam kategori zona merah atau tidak, biar kepala dinas kesehatan yang mengecek,” jelasnya.

Penerapan lockdown bagi desa zona merah rencananya akan diberlakukan bersamaan dengan penerapan PPKM yang akan berlangsung selama 14 hari, mulai tanggal 11 – 25 Januari 2021.

Lockdown desa zona merah, menurut Hudiyono, merupakan kebijakan lokal kabupaten sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19 yang saat ini terus naik. Rumah sakit rujukan RSUD Sidoarjo kondisinya sudah overload.

Hudiyono bersama jajaran Forkopimda, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Sumardji, Dandim 0816 Letkol Inf M. Iswan Nusi dan Kajari Sidoarjo Setiawan Budi Cahyono akan melihat desa yang masuk kategori zona merah itu. Apakah nantinya jika diberlakukan lockdown dianggap efektif dalam menekan penyebaran Covid-19 atau tidak.

Selama ini Pemkab Sidoarjo sudah dengan masif melakukan operasi yustisi. Dan hasilnya bisa membuat warga disiplin menjalankan protokol kesehatan (prokes).

Sedangkan upaya lain seperti dengan me-lockdown desa yang telah ditemukan pasien Covid-19, belum pernah dilakukan Pemkab Sidoarjo.

“Masih kita pelajari lagi, apakah nanti akan kita terapkan lockdown tingkat desa atau operasi yustisi yang lebih dimasifkan sampai ke tingkat desa. Kita menunggu dulu data laporan sebaran pasien Covid-19 dari dinas kesehatan,” pungkas Hudiyono. (rpp/opi)

 

Most Read

Berita Terbaru


/