alexametrics
28 C
Sidoarjo
Monday, 16 May 2022

Penertiban Pengemis Terkendala Liponsos yang Overload

SIDOARJO – Sejumlah pengemis dan anak jalanan nampak mulai menjamur di Sidoarjo. Sayangnya, penertiban terkendala ruang di Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) yang overload.

Tidak sulit menemukan pengemis atau anak jalanan (anjal) di Sidoarjo. Contohnya di simpang empat alun-alun Sidoarjo. Di sejumlah traffic light dekat kantor Pemkab Sidoarjo itu biasa nampak pengemis beraksi. Para pengemis dari orang tua hingga anak-anak biasa meminta uang kepada pengendara yang berhenti di traffic light.

Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo Warih Andono mengungkapkan, sebenarnya sudah ada aturan jelas terkait pengemis atau anak jalanan yang biasa mangkal di traffic light. “Hal itu perlu ditertibkan karena juga untuk menjaga keindahan kota,” katanya, Jumat (8/10).

Warih menambahkan, dasarnya adalah Peraturan Daerah (Perda) No 10 tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Di pasal 13, pemerintah daerah dapat menertibkan para orang yang meminta-minta di persimpangan jalan dan atau traffic light hingga fasilitas umum. Pasal 13 ayat 2 menyebutkan, setiap orang dilarang memberikan bantuan atau dukungan dalam cara apapun yang bisa mengakibatkan keberlangsungan pelanggaran tertib sosial. “Jadi, termasuk warga yang memberi juga tidak diperkenankan,” imbuhnya.

Politikus Golkar itu juga menguraikan, dari perda itu pula ada sanksi bagi yang melanggar. Yakni bisa pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta.

Menurut Warih, ketentuan dalam perda itu juga perlu diperbarui. Tujuannya agar bisa makin menertibkan masyarakat. Termasuk efisiensi gerak dari petugas terkait. “Soal sanksi perlu dipertegas lagi, agar sama-sama tertib,” katanya.

Di lain pihak, Kepala Bidang (Kabid) Ketentraman dan Ketertiban Umum, Satpol PP Pemkab Sidoarjo, Yani Setiawan mengungkapkan, penertiban pengemis dan anak jalanan sudah mulai dilakukan. “Mulai pekan lalu kami intens penertiban,” sebutnya, Jumat (8/10).

Yani menuturkan, penertiban pengemis dan anjal itu juga memiliki kendala. Yakni terbatasnya ruang di Liponsos. Kondisi pandemi Covid-19 perlu hati-hati membawa orang masuk liponsos. Karena rawan menjadi klaster baru penyebaran covid. “Ruangnya terbatas, rawan juga jika angkut pengamen atau anjal tanpa pemeriksaan,” tuturnya.

Liponsos Sidoarjo kapasitasnya hanya 70 hingga 75 orang. Saat ini juga sudah terisi 90 orang. “Memang sudah overload,” kata Kepala Dinas Sosial Sidoarjo, Tirto Adi. (son/nis)

SIDOARJO – Sejumlah pengemis dan anak jalanan nampak mulai menjamur di Sidoarjo. Sayangnya, penertiban terkendala ruang di Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) yang overload.

Tidak sulit menemukan pengemis atau anak jalanan (anjal) di Sidoarjo. Contohnya di simpang empat alun-alun Sidoarjo. Di sejumlah traffic light dekat kantor Pemkab Sidoarjo itu biasa nampak pengemis beraksi. Para pengemis dari orang tua hingga anak-anak biasa meminta uang kepada pengendara yang berhenti di traffic light.

Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo Warih Andono mengungkapkan, sebenarnya sudah ada aturan jelas terkait pengemis atau anak jalanan yang biasa mangkal di traffic light. “Hal itu perlu ditertibkan karena juga untuk menjaga keindahan kota,” katanya, Jumat (8/10).

Warih menambahkan, dasarnya adalah Peraturan Daerah (Perda) No 10 tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Di pasal 13, pemerintah daerah dapat menertibkan para orang yang meminta-minta di persimpangan jalan dan atau traffic light hingga fasilitas umum. Pasal 13 ayat 2 menyebutkan, setiap orang dilarang memberikan bantuan atau dukungan dalam cara apapun yang bisa mengakibatkan keberlangsungan pelanggaran tertib sosial. “Jadi, termasuk warga yang memberi juga tidak diperkenankan,” imbuhnya.

Politikus Golkar itu juga menguraikan, dari perda itu pula ada sanksi bagi yang melanggar. Yakni bisa pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta.

Menurut Warih, ketentuan dalam perda itu juga perlu diperbarui. Tujuannya agar bisa makin menertibkan masyarakat. Termasuk efisiensi gerak dari petugas terkait. “Soal sanksi perlu dipertegas lagi, agar sama-sama tertib,” katanya.

Di lain pihak, Kepala Bidang (Kabid) Ketentraman dan Ketertiban Umum, Satpol PP Pemkab Sidoarjo, Yani Setiawan mengungkapkan, penertiban pengemis dan anak jalanan sudah mulai dilakukan. “Mulai pekan lalu kami intens penertiban,” sebutnya, Jumat (8/10).

Yani menuturkan, penertiban pengemis dan anjal itu juga memiliki kendala. Yakni terbatasnya ruang di Liponsos. Kondisi pandemi Covid-19 perlu hati-hati membawa orang masuk liponsos. Karena rawan menjadi klaster baru penyebaran covid. “Ruangnya terbatas, rawan juga jika angkut pengamen atau anjal tanpa pemeriksaan,” tuturnya.

Liponsos Sidoarjo kapasitasnya hanya 70 hingga 75 orang. Saat ini juga sudah terisi 90 orang. “Memang sudah overload,” kata Kepala Dinas Sosial Sidoarjo, Tirto Adi. (son/nis)

Most Read

Berita Terbaru


/