alexametrics
28 C
Sidoarjo
Saturday, 28 May 2022

Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Capai Rp 1,6 Triliun

SIDOARJO – Dana fantastis harus dikeluarkan pemerintah pusat untuk membiayai pengobatan pasien Covid-19 selama berada di rumah sakit. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Sidoarjo menyatakan telah memverifikasi pengajuan klaim biaya perawatan sebesar Rp 1,6 triliun selama Maret 2020 hingga Juni 2021.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo Yessy Novita mengatakan, pada Maret 2020 sejak pandemi mulai melanda, pihaknya telah memverifikasi klaim senilai Rp 6 miliar. Berjalan hingga Desember 2020, tercatat klaim yang terlah diverifikasi total senilai Rp 1,1 triliun.

Mengapa demikian fantastis? “Karena per tindakan, per prosedurnya perawatan pasien itu ada nilainya sendiri,” jabarnya Rabu (7/7).

Jumlah tersebut sangat luar biasa seiring dengan banyaknya jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit rujukan. Baik itu berstatus terkonfirmasi positif, suspect dan probable.

Selama 2020 anggaran Rp 1,1 triliun tersebut untuk membayar klaim perawatan 20.765 orang pasien Covid-19 di Kota Delta.

Sedangkan di tahun 2021 ini sebanyak 8.372 pasien yang dirawat di rumah sakit, menelan biaya perawatan sebesar Rp 501 miliar.

Dia mengungkapkan, BPJS Kesehatan bertugas melakukan verifikasi administratif, bukan verifikasi medis. Dengan berpedoman terhadap regulasi yang berlaku sebagai alat ukur untuk memastikan kesesuaian klaim yang diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kementerian Kesehatan RI berperan melakukan pembayaran klaim, pemberian uang muka, dan menyelesaikan dispute claim,” terangnya.

Setelah melakukan verifikasi, imbuhnya, BPJS Kesehatan akan menerbitkan berita acara verifikasi pembayaran tagihan klaim pelayanan kepada Kementerian Kesehatan. Selanjutnya, akan membayarkan klaim kepada rumah sakit setelah dikurangi uang muka yang telah diberikan sebelumnya.

Pembiayaan klaim pasien Covid-19 berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Atau sumber dana lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan. (rpp/vga)

SIDOARJO – Dana fantastis harus dikeluarkan pemerintah pusat untuk membiayai pengobatan pasien Covid-19 selama berada di rumah sakit. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Sidoarjo menyatakan telah memverifikasi pengajuan klaim biaya perawatan sebesar Rp 1,6 triliun selama Maret 2020 hingga Juni 2021.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo Yessy Novita mengatakan, pada Maret 2020 sejak pandemi mulai melanda, pihaknya telah memverifikasi klaim senilai Rp 6 miliar. Berjalan hingga Desember 2020, tercatat klaim yang terlah diverifikasi total senilai Rp 1,1 triliun.

Mengapa demikian fantastis? “Karena per tindakan, per prosedurnya perawatan pasien itu ada nilainya sendiri,” jabarnya Rabu (7/7).

Jumlah tersebut sangat luar biasa seiring dengan banyaknya jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit rujukan. Baik itu berstatus terkonfirmasi positif, suspect dan probable.

Selama 2020 anggaran Rp 1,1 triliun tersebut untuk membayar klaim perawatan 20.765 orang pasien Covid-19 di Kota Delta.

Sedangkan di tahun 2021 ini sebanyak 8.372 pasien yang dirawat di rumah sakit, menelan biaya perawatan sebesar Rp 501 miliar.

Dia mengungkapkan, BPJS Kesehatan bertugas melakukan verifikasi administratif, bukan verifikasi medis. Dengan berpedoman terhadap regulasi yang berlaku sebagai alat ukur untuk memastikan kesesuaian klaim yang diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kementerian Kesehatan RI berperan melakukan pembayaran klaim, pemberian uang muka, dan menyelesaikan dispute claim,” terangnya.

Setelah melakukan verifikasi, imbuhnya, BPJS Kesehatan akan menerbitkan berita acara verifikasi pembayaran tagihan klaim pelayanan kepada Kementerian Kesehatan. Selanjutnya, akan membayarkan klaim kepada rumah sakit setelah dikurangi uang muka yang telah diberikan sebelumnya.

Pembiayaan klaim pasien Covid-19 berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Atau sumber dana lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan. (rpp/vga)

Most Read

Berita Terbaru


/