SIDOARJO – Sekitar 50 persen guru di Sidoarjo belum tersertifikasi. Data itu terungkap dalam hearing antara DPRD Sidoarjo bersama pengurus Dewan Pendidikan Sidoarjo, kemarin (6/7).
Di pertemuan itu Abdullah, salah satu pengurus Dewan Pendidikan Sidoarjo mengungkapkan, pihaknya sempat mendalami terkait capaian delapan standar nasional pendidikan di Sidoarjo. Di antaranya standar pendidik dan tenaga kependidikan dan standar sarana dan prasarana.
“Saya dalami mulai dari kompetensi lulusan sampai sarpras belum tercapai di tahun 2020,” ungkapnya.
Ketua Dewan Pendidikan Sidoarjo Abdul Muchlis menambahkan, masalah yang harus segera dicarikan solusi yakni soal sertifikasi. Apalagi hal itu merupakan program nasional. Sehingga progres dari sertifikasi harus dilakukan bertahap sesuai dengan regulasi yang berlaku dari pemerintah pusat.
“Dari dewan akan memberi dukungan agar nanti bisa dilakukan secara mandiri, jadi itu celah yang mungkin akan kami cari peluangnya agar bisa dipercepat,” tuturnya.
Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Bangun Winarso menambahkan, selain permasalahan standar, isu strategis spesifik yang patut dicermati adalah soal sertifikasi guru. Dimana sekitar 50 persen pengajar di Sidoarjo belum tersertifikasi.
“Perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan,” terangnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Sidoarjo Usman memiliki harapan agar pengurus baru Dewan Pendidikan Sidoarjo bisa memberikan kontribusi nyata terkait penyelenggaran pendidikan. Yakni, melalui masukan-masukan yang positif dan konstruktif.
Soal anggaran, Dewan Pendidikan juga telah mendapat kucuran dana hibah dari Sidoarjo. Yakni, Rp 250 juta di tahun 2021.
Politisi PKB itu menambahkan, belum semuanya guru bersertifikasi adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Karena itu ia juga meminta kepada Dewan Pendidikan untuk bisa mendorong para pengajar di Sidoarjo mencapai standar yang ada.
“Sehingga kualitas pendidikan di Sidoarjo benar-benar maksimal,” jelasnya. (son/vga)
