alexametrics
31 C
Sidoarjo
Tuesday, 24 May 2022

Draf Raperda Penggabungan Kelurahan Masih Harmonisasi di Kemenkumham

SIDOARJO – Draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penggabungan Kelurahan Terdampak Lumpur Sidoarjo masih belum diserahkan ke DPRD Sidoarjo. Saat ini, eksekutif masih menunggu proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Hery Suhartono mengatakan, ada beberapa tahapan yang harus dituntaskan eksekutif sebelum draf tersebut dikirimkan ke DPRD Sidoarjo. Salah satunya proses untuk merealisasi keselarasan dan keserasian asas dan sistem hukum sehingga menghasilkan peraturan (sistem hukum).

“Harmonisasi untuk mensingkronkan dengan peraturan perundangan lain sesuai tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan,” katanya, kemarin (5/7).

Dia menambahkan, jika proses harmonisasi tuntas maka draf raperda tersebut juga akan langsung dikirim ke DPRD. Tujuannya agar bisa langsung dibahas oleh para wakil rakyat.

Seperti diberitakan sebelumnya, usulan Raperda Penggabungan Kelurahan Terdampak Lumpur Sidoarjo sudah mendapat lampu hijau dari DPRD Sidoarjo.

Wakil Bupati Sidoarjo Subandi menerangkan, rencananya ada tiga kelurahan yang perlu digabung. Tiga kelurahan yang dimaksud ialah Kelurahan Mindi yang direncanakan akan digabung dengan Kelurahan Porong. Kemudian Kelurahan Siring dan Jatirejo yang akan digabung dengan Kelurahan Gedang. (son/vga)

 

SIDOARJO – Draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penggabungan Kelurahan Terdampak Lumpur Sidoarjo masih belum diserahkan ke DPRD Sidoarjo. Saat ini, eksekutif masih menunggu proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Hery Suhartono mengatakan, ada beberapa tahapan yang harus dituntaskan eksekutif sebelum draf tersebut dikirimkan ke DPRD Sidoarjo. Salah satunya proses untuk merealisasi keselarasan dan keserasian asas dan sistem hukum sehingga menghasilkan peraturan (sistem hukum).

“Harmonisasi untuk mensingkronkan dengan peraturan perundangan lain sesuai tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan,” katanya, kemarin (5/7).

Dia menambahkan, jika proses harmonisasi tuntas maka draf raperda tersebut juga akan langsung dikirim ke DPRD. Tujuannya agar bisa langsung dibahas oleh para wakil rakyat.

Seperti diberitakan sebelumnya, usulan Raperda Penggabungan Kelurahan Terdampak Lumpur Sidoarjo sudah mendapat lampu hijau dari DPRD Sidoarjo.

Wakil Bupati Sidoarjo Subandi menerangkan, rencananya ada tiga kelurahan yang perlu digabung. Tiga kelurahan yang dimaksud ialah Kelurahan Mindi yang direncanakan akan digabung dengan Kelurahan Porong. Kemudian Kelurahan Siring dan Jatirejo yang akan digabung dengan Kelurahan Gedang. (son/vga)

 

Most Read

Berita Terbaru


/