alexametrics
29 C
Sidoarjo
Wednesday, 25 May 2022

Masih Banyak ‘Helikopter’, ODF Sidoarjo Belum Tuntas

SIDOARJO – Kabupaten Sidoarjo masih tertinggal dari daerah lain seperti Kabupaten Pacitan, Lamongan, Ngawi, Bojonegoro, Lumajang, Gresik dalam hal Open Defecation Free (ODF) atau bebas buang air besar sembarangan.

Dikarenakan dari jumlah wilayah, yang sudah ODF di Kabupaten Sidoarjo baru mencapai 130 daerah atau sekitar 36,8 persen dari 318 desa dan 31 kelurahan yang ada.

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Sidoarjo, Ainur Rahman mengatakan, masyarakat yang belum memiliki jamban hanya delapan persen saja yang tersebar merata di setiap kecamatan.

“Namun jumlah delapan persen itu, riilnya banyak sekali. Karena jumlah penduduk Sidoarjo saat ini mencapai 2,2 juta jiwa,” katanya. Terutama di wilayah kecamatan seperti Sidoarjo, Buduran, Taman, Jabon, Gedangan dan Waru.

Dirinya meminta camat dan semua pihak terkait agar Kabupaten Sidoarjo bisa segera mewujudkan sebagai Kabupaten/Kota Sehat (KKS). Sehingga wajah Sidoarjo ke depan bisa lebih baik. Tidak ada lagi helikopter atau BAB terbuka di sepanjang pinggiran sungai di sejumlah tempat. Agar Sidoarjo menjadi bersih, aman, nyaman dan sehat untuk ditinggali.

Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Syaf Satriawarman menjelaskan, capaian target ODF yang masih rendah ini menjadi sebab utama Sidoarjo masih belum bisa mengikuti verifikasi KKS. “Baik di tingkat provinsi Jatim maupun nasional,” katanya.

Dalam ketentuannya, yakni berdasar Permendagri Nomor 40 tahun 2020, untuk bisa mengikuti verifikasi KKS nasional kategori Swasti Saba Padapa, minimal 60 persen desanya sudah ODF.

Untuk kategori Swasti Saba Wiwerda, minimal 80 persen desanya sudah ODF. Sedangkan untuk kategori Swasti Saba Wistara, minimal wajib 100 persen desanya sudah ODF atau ODF tingkat kabupaten.

Diungkapkan kembali oleh Syaf, beberapa kebijakan yang perlu ditekankan, supaya ODF di Sidoarjo bisa terwujud. Pertama, pembangunan jamban oleh Dinas Perkim CKTR hendaknya lebih memfokuskan pada pembangunan jamban di wilayah kecamatan yang tinggal sedikit. “Agar ODF di tingkat kecamatan bisa terwujud,” katanya.

Kedua, Bappeda saat Musrenbang hendaknya memberi penekanan kepada kecamatan dan desa, supaya mengalokasikan anggaran pembangunan jamban. Minimal 10 jamban per desa per tahun. Dengan menggunakan anggaran dana desa (ADD) atau APBDes.

Ketiga, perlu melibatkan pihak swasta melalui forum CSR. Supaya membangun jamban di desa yang ada di wilayahnya.

“Forum KKS Kabupaten yang terdiri dari sejumlah OPD terkait dan Forum KKS kecamatan, juga harus kompak berbagi peran, mengawal terwujudnya ODF di wilayahnya masing-masing,” lanjut mantan wakil dirut RSUD Sidoarjo ini. (rpp/opi)

SIDOARJO – Kabupaten Sidoarjo masih tertinggal dari daerah lain seperti Kabupaten Pacitan, Lamongan, Ngawi, Bojonegoro, Lumajang, Gresik dalam hal Open Defecation Free (ODF) atau bebas buang air besar sembarangan.

Dikarenakan dari jumlah wilayah, yang sudah ODF di Kabupaten Sidoarjo baru mencapai 130 daerah atau sekitar 36,8 persen dari 318 desa dan 31 kelurahan yang ada.

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Sidoarjo, Ainur Rahman mengatakan, masyarakat yang belum memiliki jamban hanya delapan persen saja yang tersebar merata di setiap kecamatan.

“Namun jumlah delapan persen itu, riilnya banyak sekali. Karena jumlah penduduk Sidoarjo saat ini mencapai 2,2 juta jiwa,” katanya. Terutama di wilayah kecamatan seperti Sidoarjo, Buduran, Taman, Jabon, Gedangan dan Waru.

Dirinya meminta camat dan semua pihak terkait agar Kabupaten Sidoarjo bisa segera mewujudkan sebagai Kabupaten/Kota Sehat (KKS). Sehingga wajah Sidoarjo ke depan bisa lebih baik. Tidak ada lagi helikopter atau BAB terbuka di sepanjang pinggiran sungai di sejumlah tempat. Agar Sidoarjo menjadi bersih, aman, nyaman dan sehat untuk ditinggali.

Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Syaf Satriawarman menjelaskan, capaian target ODF yang masih rendah ini menjadi sebab utama Sidoarjo masih belum bisa mengikuti verifikasi KKS. “Baik di tingkat provinsi Jatim maupun nasional,” katanya.

Dalam ketentuannya, yakni berdasar Permendagri Nomor 40 tahun 2020, untuk bisa mengikuti verifikasi KKS nasional kategori Swasti Saba Padapa, minimal 60 persen desanya sudah ODF.

Untuk kategori Swasti Saba Wiwerda, minimal 80 persen desanya sudah ODF. Sedangkan untuk kategori Swasti Saba Wistara, minimal wajib 100 persen desanya sudah ODF atau ODF tingkat kabupaten.

Diungkapkan kembali oleh Syaf, beberapa kebijakan yang perlu ditekankan, supaya ODF di Sidoarjo bisa terwujud. Pertama, pembangunan jamban oleh Dinas Perkim CKTR hendaknya lebih memfokuskan pada pembangunan jamban di wilayah kecamatan yang tinggal sedikit. “Agar ODF di tingkat kecamatan bisa terwujud,” katanya.

Kedua, Bappeda saat Musrenbang hendaknya memberi penekanan kepada kecamatan dan desa, supaya mengalokasikan anggaran pembangunan jamban. Minimal 10 jamban per desa per tahun. Dengan menggunakan anggaran dana desa (ADD) atau APBDes.

Ketiga, perlu melibatkan pihak swasta melalui forum CSR. Supaya membangun jamban di desa yang ada di wilayahnya.

“Forum KKS Kabupaten yang terdiri dari sejumlah OPD terkait dan Forum KKS kecamatan, juga harus kompak berbagi peran, mengawal terwujudnya ODF di wilayahnya masing-masing,” lanjut mantan wakil dirut RSUD Sidoarjo ini. (rpp/opi)

Most Read

Berita Terbaru


/