alexametrics
26.7 C
Sidoarjo
Wednesday, 25 May 2022

Wabup Ingin Memulai Sekolah Tatap Muka

SIDOARJO – Keluhan masyarakat terkait Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau daring juga ditampung Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin. Dia sejatinya ingin mulai membuka pembelajaran tatap muka. Namun, tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Cak Nur–sapaan akrab Nur Ahmad Syaifuddin–menguraikan, Pemkab Sidoarjo tidak bisa mengambil langkah inisiatif karena keputusan ada di tangan Kemendikbud dan Kemenag. “Kalau saya pribadi ingin memulai (Pembelajaran Tatap Muka, Red), tapi tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan,” urai politikus PKB itu, Senin (3/8).

Misalnya, lanjut Cak Nur, kapasitas siswa yang masuk bisa dikurangi dan dibuat bertahap. Jika awalnya 40, kelas diisi dengan 20 siswa saja. “Jadi ada pengurangan 50 persen,” sambungnya.

Upaya memasukkan kembali siswa, juga ditampung dari sejumlah keluhan masyarakat. Sistem pembelajaran daring dinilai juga tidak 100 persen efektif. “Ada yang bilang pengeluaran untuk kuota lebih mahal, siswa belajar di rumah juga kurang terpantau,” ungkap Cak Nur.

Namun, sambung Cak Nur, keputusan memasukkan kembali siswa juga harus dipertimbangkan secara matang. Pihak Kemendikbud dan Kemenag juga mempertimbangkan banyak aspek. Salah satunya perkembangan pandemi Covid-19. “Kondisi Sidoarjo juga belum hijau lho ya,” ingatnya.

Bagaimanapun juga, Cak Nur berharap Kemendikbud dan Kemenag juga menampung aspirasi dari bawah. Termasuk konteks yang terjadi di Sidoarjo. “Jangan sampai keputusan tidak sesuai dengan daerah,” tegas Cak Nur.

Sementara itu, Ketua DPRD Sidoarjo Usman juga mengungkapkan jika keputusan tentang pembelajaran daring tidak di tangan Pemkab Sidoarjo. Perihal keluhan masyarakat soal mahalnya kuota internet, DPRD juga akan memperdalam lagi melalui komisi- komisi. “Nanti akan dibahas komisi, karena mereka yang lebih tau kebutuhan masing-masing dinas,” tegas Usman. (son/nis/opi)

SIDOARJO – Keluhan masyarakat terkait Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau daring juga ditampung Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin. Dia sejatinya ingin mulai membuka pembelajaran tatap muka. Namun, tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Cak Nur–sapaan akrab Nur Ahmad Syaifuddin–menguraikan, Pemkab Sidoarjo tidak bisa mengambil langkah inisiatif karena keputusan ada di tangan Kemendikbud dan Kemenag. “Kalau saya pribadi ingin memulai (Pembelajaran Tatap Muka, Red), tapi tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan,” urai politikus PKB itu, Senin (3/8).

Misalnya, lanjut Cak Nur, kapasitas siswa yang masuk bisa dikurangi dan dibuat bertahap. Jika awalnya 40, kelas diisi dengan 20 siswa saja. “Jadi ada pengurangan 50 persen,” sambungnya.

Upaya memasukkan kembali siswa, juga ditampung dari sejumlah keluhan masyarakat. Sistem pembelajaran daring dinilai juga tidak 100 persen efektif. “Ada yang bilang pengeluaran untuk kuota lebih mahal, siswa belajar di rumah juga kurang terpantau,” ungkap Cak Nur.

Namun, sambung Cak Nur, keputusan memasukkan kembali siswa juga harus dipertimbangkan secara matang. Pihak Kemendikbud dan Kemenag juga mempertimbangkan banyak aspek. Salah satunya perkembangan pandemi Covid-19. “Kondisi Sidoarjo juga belum hijau lho ya,” ingatnya.

Bagaimanapun juga, Cak Nur berharap Kemendikbud dan Kemenag juga menampung aspirasi dari bawah. Termasuk konteks yang terjadi di Sidoarjo. “Jangan sampai keputusan tidak sesuai dengan daerah,” tegas Cak Nur.

Sementara itu, Ketua DPRD Sidoarjo Usman juga mengungkapkan jika keputusan tentang pembelajaran daring tidak di tangan Pemkab Sidoarjo. Perihal keluhan masyarakat soal mahalnya kuota internet, DPRD juga akan memperdalam lagi melalui komisi- komisi. “Nanti akan dibahas komisi, karena mereka yang lebih tau kebutuhan masing-masing dinas,” tegas Usman. (son/nis/opi)

Most Read

Berita Terbaru


/