alexametrics
25 C
Sidoarjo
Saturday, 28 May 2022

Data Belum Sinkron, Minimarket Perlu Ditertibkan

SIDOARJO – Komisi A DPRD Sidoarjo meminta adanya penertiban toko moderen atau minimarket di Sidoarjo. Selain guna mengoptimalkan pendapatan daerah, hal itu juga untuk menyelamatkan perekonomian masyarakat bawah.

Kamis (4/3), Komisi A DPRD Sidoarjo juga menggelar hearing dengan dinas terkait. Yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sidoarjo. Dalam pertemuan itu, didapati jika data minimarket yang tuntas mengkantongi perizinan masih belum sinkron.

Kepala Disperindag Sidoarjo Tjarda menjabarkan jika setidaknya ada 489 minimarket yang sudah mengantongi perizinan. Yakni 262 minimarket Indomaret, 181 Alfamaret, dan Alfamidi 46 unit.

Di sisi lain, anggota Komisi A DPRD Sidoarjo Choirul Hidayat mengantongi data yang berbeda terkait minimarket yang telah melengkapi izin. Data itu juga berdasarkan pengakuan dari pihak pengelola minimarket di Sidoarjo. “Dari Indomaret saja mereka minggu lalu lapor ada 256 unit dengan yang sudah lengkap IUTS (Izin Usaha Toko Swalayan) ada 134. Tadi diperbarui yang lengkap IUTS ada 191,” katanya.

Bagi politikus PDIP itu, perbedaan data tersebut tentunya memunculkan pertanyaan besar. Ia khawatir ada yang sengaja bermain dan menyembunyikan fakta terkait data jumlah minimarket yang sudah dan belum menyelesaikan proses perizinan di Sidoarjo. Pihaknya juga kerap mendapat laporan jika ada minimarket yang sudah beroperasi namun belum melengkapi perizinan.

Mantan Kades Lebo itu juga menguraikan, berdirinya minimarket tentunya juga memberikan dampak tersendiri bagi perekonomian masyarakat. Salah satunya adalah toko kelontong warga di sekitar yang bakal macet. “Kalau mereka berdiri tanpa memberikan PAD, tapi di satu sisi merugikan masyarakat. Hal seperti ini yang harus ditertibkan,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu juga, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Ari Suryono menjabarkan setidaknya ada empat komponen perizinan yang harus dimiliki pengembang sebelum mulai mengaktifkan kegiatan di tokonya. Pertama harus ada izin lokasi, izin lingkungan, izin mendirikan bangunan, dan izin operasional. ”Kalau sudah punya itu baru bisa beroperasi,” tuturnya.

Dalam pertemuan di ruang paripurna itu nampaknya belum ada keputusan final soal minimarket. Komisi A DPRD Sidoarjo masih memberi kesempatan waktu dua pekan kepada kedua dinas untuk mensingkronkan data terkait keberadaan dan perizinan minimarket di Sidoarjo. (son/opi)

SIDOARJO – Komisi A DPRD Sidoarjo meminta adanya penertiban toko moderen atau minimarket di Sidoarjo. Selain guna mengoptimalkan pendapatan daerah, hal itu juga untuk menyelamatkan perekonomian masyarakat bawah.

Kamis (4/3), Komisi A DPRD Sidoarjo juga menggelar hearing dengan dinas terkait. Yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sidoarjo. Dalam pertemuan itu, didapati jika data minimarket yang tuntas mengkantongi perizinan masih belum sinkron.

Kepala Disperindag Sidoarjo Tjarda menjabarkan jika setidaknya ada 489 minimarket yang sudah mengantongi perizinan. Yakni 262 minimarket Indomaret, 181 Alfamaret, dan Alfamidi 46 unit.

Di sisi lain, anggota Komisi A DPRD Sidoarjo Choirul Hidayat mengantongi data yang berbeda terkait minimarket yang telah melengkapi izin. Data itu juga berdasarkan pengakuan dari pihak pengelola minimarket di Sidoarjo. “Dari Indomaret saja mereka minggu lalu lapor ada 256 unit dengan yang sudah lengkap IUTS (Izin Usaha Toko Swalayan) ada 134. Tadi diperbarui yang lengkap IUTS ada 191,” katanya.

Bagi politikus PDIP itu, perbedaan data tersebut tentunya memunculkan pertanyaan besar. Ia khawatir ada yang sengaja bermain dan menyembunyikan fakta terkait data jumlah minimarket yang sudah dan belum menyelesaikan proses perizinan di Sidoarjo. Pihaknya juga kerap mendapat laporan jika ada minimarket yang sudah beroperasi namun belum melengkapi perizinan.

Mantan Kades Lebo itu juga menguraikan, berdirinya minimarket tentunya juga memberikan dampak tersendiri bagi perekonomian masyarakat. Salah satunya adalah toko kelontong warga di sekitar yang bakal macet. “Kalau mereka berdiri tanpa memberikan PAD, tapi di satu sisi merugikan masyarakat. Hal seperti ini yang harus ditertibkan,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu juga, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Ari Suryono menjabarkan setidaknya ada empat komponen perizinan yang harus dimiliki pengembang sebelum mulai mengaktifkan kegiatan di tokonya. Pertama harus ada izin lokasi, izin lingkungan, izin mendirikan bangunan, dan izin operasional. ”Kalau sudah punya itu baru bisa beroperasi,” tuturnya.

Dalam pertemuan di ruang paripurna itu nampaknya belum ada keputusan final soal minimarket. Komisi A DPRD Sidoarjo masih memberi kesempatan waktu dua pekan kepada kedua dinas untuk mensingkronkan data terkait keberadaan dan perizinan minimarket di Sidoarjo. (son/opi)

Most Read

Berita Terbaru


/