alexametrics
29 C
Sidoarjo
Wednesday, 25 May 2022

Korban Lumpur Renojoyo Minta Kejelasan Sertifikat Tanah

SIDOARJO – Sejumlah perwakilan warga Perumahan Renojoyo, Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Sidoarjo kembali wadul ke DPRD Sidoarjo. Mereka meminta dukungan soal kejelasan sertifikat tanah yang sampai saat ini belum dikantongi warga.

Sugiono, Biro Bantuan Hukum yang mewakili warga mengungkapkan, upaya warga mengadu ke DPRD itu tidak lain karena mencari kejelasan sertifikat tanah yang sudah lama tak kunjung tuntas. “Sudah hampir 14 tahun kami berjuang,” katanya, Selasa (1/8).

Sugiono menerangkan, sedikitnya ada 651 Kepala Keluarga (kk) korban lumpur yang kini tinggal di Perumahan Renojoyo. Warga pindahan dari Desa Renokenongo yang terdampak lumpur Sidoarjo itu bermukim di dua lahan. Yakni 187 kk di eks Tanah Kas Desa (TKD) dan sisanya di non TKD. “Seharusnya warga bisa cepat mendapat sertifikat tanahnya,” sambungnya.

Di lain pihak, Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan menerangkan, pihaknya juga telah menerima aduan dari warga itu. Setelah pertemuan itu, pihaknya juga akan koordinasi dengan sejumlah pihak.

Karena permasalahan sertifikat tanah warga itu juga menyangkut sejumlah persoalan. Salah satunya soal peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo.

Tujuannya juga untuk mengurai permasalahan sertifikat tanah warga korban lumpur itu. “Termasuk dengan BPN. Yang jelas di periode kami, aduan ini pertama masuk,” tuturnya.

Diketahui, warga Perumahan Renojoyo itu juga telah banyak bergerak untuk memperjuangkan hak sertifikat tanahnya. Misalnya juga sempat wadul ke DPRD pada Juli 2016 lalu. Termasuk menggeruduk kantor BPN Sidoarjo pada pertengahan Oktober 2020 lalu. (son/nis)

SIDOARJO – Sejumlah perwakilan warga Perumahan Renojoyo, Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Sidoarjo kembali wadul ke DPRD Sidoarjo. Mereka meminta dukungan soal kejelasan sertifikat tanah yang sampai saat ini belum dikantongi warga.

Sugiono, Biro Bantuan Hukum yang mewakili warga mengungkapkan, upaya warga mengadu ke DPRD itu tidak lain karena mencari kejelasan sertifikat tanah yang sudah lama tak kunjung tuntas. “Sudah hampir 14 tahun kami berjuang,” katanya, Selasa (1/8).

Sugiono menerangkan, sedikitnya ada 651 Kepala Keluarga (kk) korban lumpur yang kini tinggal di Perumahan Renojoyo. Warga pindahan dari Desa Renokenongo yang terdampak lumpur Sidoarjo itu bermukim di dua lahan. Yakni 187 kk di eks Tanah Kas Desa (TKD) dan sisanya di non TKD. “Seharusnya warga bisa cepat mendapat sertifikat tanahnya,” sambungnya.

Di lain pihak, Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan menerangkan, pihaknya juga telah menerima aduan dari warga itu. Setelah pertemuan itu, pihaknya juga akan koordinasi dengan sejumlah pihak.

Karena permasalahan sertifikat tanah warga itu juga menyangkut sejumlah persoalan. Salah satunya soal peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo.

Tujuannya juga untuk mengurai permasalahan sertifikat tanah warga korban lumpur itu. “Termasuk dengan BPN. Yang jelas di periode kami, aduan ini pertama masuk,” tuturnya.

Diketahui, warga Perumahan Renojoyo itu juga telah banyak bergerak untuk memperjuangkan hak sertifikat tanahnya. Misalnya juga sempat wadul ke DPRD pada Juli 2016 lalu. Termasuk menggeruduk kantor BPN Sidoarjo pada pertengahan Oktober 2020 lalu. (son/nis)

Most Read

Berita Terbaru


/