alexametrics
27 C
Sidoarjo
Tuesday, 24 May 2022

Butuh Sinergitas OPD Untuk Kembangkan Desa Mandiri

SIDOARJO – Komisi D DPRD Sidoarjo menyoroti minimnya Desa Mandiri di Kabupaten Sidoarjo. Tercatat baru ada dua desa yang masuk kategori Desa Mandiri.

Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori menguraikan, minimnya Desa Mandiri di Sidoarjo karena lemahnya sinergitas antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sidoarjo. Menurutnya, dukungan sinergitas tersebut sangat penting dalam hal pemberdayaan desa.

Sebab tanpa hal tersebut, mustahil sebuah program akan terlaksana dengan baik. “Program apapun tidak akan dapat terwujud dengan baik kalau tanpa ada dukungan dari sektor yang lain,” katanya.

Politikus PKB itu mencontohkan, salah satu kategori desa mandiri harus bisa memenuhi standar ketahanan pangan. Sebelum berbicara ketahanan pangan, pemetaam mengenai potensi di desa tersebut harus dikaji secara mendalam.

Dari situ, baru pemerintah kabupaten bisa menyiasati dan memberikan pendampingan secara penuh agar desa tersebut bisa mandiri dalam hal ketahanan pangan. Belum lagi perihal standarisasi lain yang juga perlu diperhatikan. “Itu baru soal pangan, belum ketahanan sosial dan lainya,” imbuhnya.

Karena itulah, Dhamroni mengingatkan pentingnya sinergitas antar OPD untuk mencapai tujuan mulia itu. Seperti yang diketahui, Kepala Dinas PMD, Fredik Suharto menyampaikan dalam acara peresmian DPC Abpednas Sidoarjo, pemkab menargetkan ada 60 desa yang bisa masuk dalam kategori desa mandiri. Namun hingga saat ini baru ada dua desa saja. Desa tersebut ialah Desa Bungurasih, Waru dan Desa Bangah, Gedangan. (son/opi)

 

SIDOARJO – Komisi D DPRD Sidoarjo menyoroti minimnya Desa Mandiri di Kabupaten Sidoarjo. Tercatat baru ada dua desa yang masuk kategori Desa Mandiri.

Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori menguraikan, minimnya Desa Mandiri di Sidoarjo karena lemahnya sinergitas antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sidoarjo. Menurutnya, dukungan sinergitas tersebut sangat penting dalam hal pemberdayaan desa.

Sebab tanpa hal tersebut, mustahil sebuah program akan terlaksana dengan baik. “Program apapun tidak akan dapat terwujud dengan baik kalau tanpa ada dukungan dari sektor yang lain,” katanya.

Politikus PKB itu mencontohkan, salah satu kategori desa mandiri harus bisa memenuhi standar ketahanan pangan. Sebelum berbicara ketahanan pangan, pemetaam mengenai potensi di desa tersebut harus dikaji secara mendalam.

Dari situ, baru pemerintah kabupaten bisa menyiasati dan memberikan pendampingan secara penuh agar desa tersebut bisa mandiri dalam hal ketahanan pangan. Belum lagi perihal standarisasi lain yang juga perlu diperhatikan. “Itu baru soal pangan, belum ketahanan sosial dan lainya,” imbuhnya.

Karena itulah, Dhamroni mengingatkan pentingnya sinergitas antar OPD untuk mencapai tujuan mulia itu. Seperti yang diketahui, Kepala Dinas PMD, Fredik Suharto menyampaikan dalam acara peresmian DPC Abpednas Sidoarjo, pemkab menargetkan ada 60 desa yang bisa masuk dalam kategori desa mandiri. Namun hingga saat ini baru ada dua desa saja. Desa tersebut ialah Desa Bungurasih, Waru dan Desa Bangah, Gedangan. (son/opi)

 

Most Read

Berita Terbaru


/