alexametrics
27 C
Sidoarjo
Wednesday, 17 August 2022

26 Rekomendasi Banggar untuk Tingkatkan Kinerja Pemkab Sidoarjo

SIDOARJO – Laporan pertanggungjawaban APBD 2021 sudah selesai dibahas dengan DPRD Sidoarjo. Badan anggaran (banggar) memberikan sejumlah rekomendasi. Tujuannya untuk memperbaiki kualitas kinerja Pemkab Sidoarjo dalam tahun anggaran 2022.

Juru bicara banggar DPRD Sidoarjo Deny Haryanto mengatakan, ada 26 poin yang menjadi catatan untuk diperbaiki tahun ini. Dia berharap pemkab bisa menindaklanjuti dengan baik agar pemerintahan tahun ini berjalan dengan baik pula.

Salah satu rekomendasi yang disebutkan adalah penyelesaian piutang daerah yang mengalami kenaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pihaknya meminta pemkab melakukan penagihan melalui Organisasi Perangkat daerah (OPD) terkait sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain itu, pemkab juga diminta untuk meningkatkan kinerja dan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal penagihan piutang pajak daerah pada wajib pajak besar. ”Minimal setiap tahun ada penurunan piutang pajak daerah 10 persen,” katanya.

Banggar juga menyoroti program Kartu Usaha Perempuan Mandiri (KURMA).  Pihaknya menilai perlu dilakukan evaluasi sebagaimana dengan rencana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Yakni yang berkaitan dengan verifikasi calon penerima dan monitoring impact yang dirasakan masyarakat.

Dalam rekomendasi tersebut, Deny berharap pelaksanaan pemerintahan tahun ini bisa lebih baik. Terutama dalam penerimaan pendapatan. Jangan sampai defisit. Apalagi Silpa tahun lalu sudah berhasil turun dibandingkan tahun sebelumnya. (nis/vga)

SIDOARJO – Laporan pertanggungjawaban APBD 2021 sudah selesai dibahas dengan DPRD Sidoarjo. Badan anggaran (banggar) memberikan sejumlah rekomendasi. Tujuannya untuk memperbaiki kualitas kinerja Pemkab Sidoarjo dalam tahun anggaran 2022.

Juru bicara banggar DPRD Sidoarjo Deny Haryanto mengatakan, ada 26 poin yang menjadi catatan untuk diperbaiki tahun ini. Dia berharap pemkab bisa menindaklanjuti dengan baik agar pemerintahan tahun ini berjalan dengan baik pula.

Salah satu rekomendasi yang disebutkan adalah penyelesaian piutang daerah yang mengalami kenaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pihaknya meminta pemkab melakukan penagihan melalui Organisasi Perangkat daerah (OPD) terkait sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain itu, pemkab juga diminta untuk meningkatkan kinerja dan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal penagihan piutang pajak daerah pada wajib pajak besar. ”Minimal setiap tahun ada penurunan piutang pajak daerah 10 persen,” katanya.

Banggar juga menyoroti program Kartu Usaha Perempuan Mandiri (KURMA).  Pihaknya menilai perlu dilakukan evaluasi sebagaimana dengan rencana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Yakni yang berkaitan dengan verifikasi calon penerima dan monitoring impact yang dirasakan masyarakat.

Dalam rekomendasi tersebut, Deny berharap pelaksanaan pemerintahan tahun ini bisa lebih baik. Terutama dalam penerimaan pendapatan. Jangan sampai defisit. Apalagi Silpa tahun lalu sudah berhasil turun dibandingkan tahun sebelumnya. (nis/vga)

Most Read

Berita Terbaru


/