SIDOARJO – Pelayanan perizinan di Sidoarjo semakin mudah. Senin (29/3), bertambah satu lagi pelayanan perizinan berbasis online. Pengurusan surat keterangan sehat hewan dan surat asal produk hewan bisa dilakukan secara daring berbasis website.
Kepala Dinas Pangan dan Pertanian (Dispaperta) Sidoarjo, Eni Rustianingsih mengatakan, Self Service Community (SSC) membantu memudahkan pemohon terhadap progres perizinan yang diajukan. “Seluruh syarat surat kesehatan ini wajib dimiliki untuk melindungi konsumen produk hewani dan turunannya,” kata Eni.
Wakil Bupati Sidoarjo Subandi menyatakan layanan satu pintu Dispaperta bisa menambah layanan publik di MPP Sidoarjo.
Kemudian Subandi berpesan selain menambah pelayanan publik, ia meminta Dispaperta untuk meningkatkan ketahanan pangan. Terutama terkait peternakan. Sidoarjo harus menjadi produsen daging. “Tidak hanya sekedar menjadi konsumen,” katanya
Kemudian di Sidoarjo kata Subandi konsumsi daging ayam sekitar 100 ton per hari. Harapan Subandi harus ditekankan bagaimana pengawasannya. Sebab tiap hari besar kenaikan harga daging ayam ataupun sapi harus ditekan. Pihak perusahaan tidak membuat harga sendiri.
Ini sudah terjadi bertahun-tahun sejak Subandi menjadi pengusaha ternak ayam sejak berumur 23 tahun. “Dan saya tidak mau seperti ini terus. Harus dihentikan. Perhatian pemerintah harus ada, jangan sampai pengusaha liar itu dibiarkan,” katanya.
Menurutnya, selama ini para pengusaha daging, baik sapi maupun ayam itulah yang menentukan sendiri harga komoditas tersebut. “Kasihan konsumen kita, apalagi di musim pandemi seperti sekarang ini dimana daya beli sebagian besar masyarakat menurun,” imbuhnya.
Untuk itu Pemkab Sidoarjo akan berusaha maksimal menjaga ketersediaan komoditas tersebut di pasar yang sekaligus mengendalikan harga. “Coba lihat saja, kalau sudah masuk bulan Ramadhan, setiap hari harga daging ayam terus naik, seribu atau dua ribu,” jelas Subandi lagi.
Karena itu, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk membicarakan rencana tindak yang akan dilakukan untuk mencegah terjadinya permainan harga daging tersebut.
“Selain Dinas Pangan dan Pertanian, Ombudsman dan juga jajaran kepolisian akan kita ajak bicara. Nanti tergantung harmonisasi antara mereka gimana untuk mengatasi masalah ini,” tegasnya.
Disisi lain, ia juga mengatakan kontribusi para pengusaha tersebut pada pemkab dan masyarakat Sidoarjo juga dirasa sangat kurang. Ia mencontohkan salah satu daerah di Jateng bisa menggunakan dana Corporate Social Responcibility (CSR) bisa dipakai untuk menyokong program pemerintah setempat di sektor pendidikan.
“Di Sidoarjo ini CSR pengusaha bahkan tidak cukup dipakai untuk membuat taman,” tandas mantan Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo itu. (rpp/opi)
