alexametrics
24 C
Sidoarjo
Wednesday, 17 August 2022

1.475 Unit Koperasi di Sidoarjo Harus Lengkapi Izin Usaha

SIDOARJO – Peningkatan ekonomi kerakyatan juga didukung oleh adanya koperasi. Di Sidoarjo tercatat ada 1.475 unit koperasi. Mereka diminta untuk melengkapi izin usaha sebagai aspek legal hukum.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo Edi Kurniadi mengatakan, izin usaha wajib dimiliki oleh lembaga koperasi. Sebagian besar koperasi di Sidoarjo memang sudah memiliki izin. Tapi ada juga yang belum lengkap.

Dia menjelaskan, sebuah koperasi tidak hanya memiliki Nomor Induk Koperasi. Tetapi juga harus mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha lainnya. Pihaknya pun terus mensosialisasikan kewajiban tersebut ke pihak koperasi.
Beberapa waktu lalu ada 70 koperasi yang diundang. Mereka diberi pengetahuan dan pemahaman tentang betapa pentingnya kelengkapan izin.

”Sehingga legal dan lebih dipercaya oleh masyarakat,” ujarnya.

Menurut dia, sesuai dengan Permenkumham nomor 14 tahun 2019, suatu koperasi wajib mengikuti aturan menteri untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (3) PP 24 tahun 2018, tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Dalam Permenkumham itu, diatur mekanisme permohonan pengesahan akte pengesahan koperasi. Yang meliputi pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi. (nis/vga)

SIDOARJO – Peningkatan ekonomi kerakyatan juga didukung oleh adanya koperasi. Di Sidoarjo tercatat ada 1.475 unit koperasi. Mereka diminta untuk melengkapi izin usaha sebagai aspek legal hukum.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo Edi Kurniadi mengatakan, izin usaha wajib dimiliki oleh lembaga koperasi. Sebagian besar koperasi di Sidoarjo memang sudah memiliki izin. Tapi ada juga yang belum lengkap.

Dia menjelaskan, sebuah koperasi tidak hanya memiliki Nomor Induk Koperasi. Tetapi juga harus mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha lainnya. Pihaknya pun terus mensosialisasikan kewajiban tersebut ke pihak koperasi.
Beberapa waktu lalu ada 70 koperasi yang diundang. Mereka diberi pengetahuan dan pemahaman tentang betapa pentingnya kelengkapan izin.

”Sehingga legal dan lebih dipercaya oleh masyarakat,” ujarnya.

Menurut dia, sesuai dengan Permenkumham nomor 14 tahun 2019, suatu koperasi wajib mengikuti aturan menteri untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (3) PP 24 tahun 2018, tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Dalam Permenkumham itu, diatur mekanisme permohonan pengesahan akte pengesahan koperasi. Yang meliputi pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi. (nis/vga)

Most Read

Berita Terbaru


/