alexametrics
29 C
Sidoarjo
Wednesday, 25 May 2022

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Rp 410 Miliar

SIDOARJO – Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2). Selama ini, capaian penerimaan pajak PBB-P2 maksimal 75 persen saja, sisanya 25 persen selalu menjadi piutang pajak.

Untuk itu, BPPD mengumpulkan para subjek pajak, yakni kepala desa, lurah serta kasi pemerintahan untuk menyamakan persepsi dalam mengoptimalkan pemungutan pajak PBB-P2.

BPPD rencananya akan menggandeng Kejaksaan Negeri Sidoarjo untuk mengoptimalkan pendapatan pajak PBB-P2 dan mempercepat pembayaran bagi wajib pajak yang menunggak.

“Total target PBB-P2 tahun 2021 sebesar Rp 257 miliar. Sedangkan realisasi sampai dengan pertengahan bulan Juni atau menjelang akhir triwulan kedua ini masih 34,35 persen atau Rp 88 miliar,” kata Ahadi Yusuf, Sekretaris BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Masih kurang optimalnya capaian atau realisasi penerimaan pajak PBB-P2 tersebut menjadi perhatian Sekretaris Daerah (Sekda) Achmad Zaini.

Zaini mengungkapkan, menjelang akhir triwulan II/2021, realisasi pendapatan pajak dari PBB-P2 dinilai kurang optimal. Hanya 34,35 persen yang sudah masuk. BPPD juga diminta menyelesaikan wajib pajak yang masih menunggak.

Ia menegaskan bahwa tugas BPPD selain mengejar target juga ada harus menagih wajib pajak yang menunggak.

“Total piutang atau wajib pajak yang menunggak sampai saat ini (bulan Juni) sebesar Rp 410 miliar Tunggakan itu terjadi mulai tahun 2012 hingga sekarang,” terangnya.

“Selama ini capaian penerimaan pajak PBB-P2 dari tahun ke tahun maksimal hanya 75 persen, sisanya 25 persen menunggak. Akhirnya tunggakan yang rutin terjadi setiap tahun menyebabkan piutang pajak menumpuk,” tambah mantan Kepala Bappeda ini.

Ia menilai, besarnya nilai piutang tersebut melebihi batas wajar karena lebih besar piutangnya daripada target pajak tahun 2021.

Agar piutang pajak bisa segera dilunasi oleh wajib pajak maka Pemkab Sidoarjo berencana menggandeng penegak hukum untuk menyisir penyebab besarnya tunggakan wajib pajak tersebut.

“Kita melihatnya ini perlu melibatkan penegak hukum untuk menelusuri tunggakan wajib pajak yang besar nilainya. Nanti bisa kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Biar nanti BPPD dan Kejari Sidoarjo menelusuri,” terangnya. (rpp/opi)

SIDOARJO – Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2). Selama ini, capaian penerimaan pajak PBB-P2 maksimal 75 persen saja, sisanya 25 persen selalu menjadi piutang pajak.

Untuk itu, BPPD mengumpulkan para subjek pajak, yakni kepala desa, lurah serta kasi pemerintahan untuk menyamakan persepsi dalam mengoptimalkan pemungutan pajak PBB-P2.

BPPD rencananya akan menggandeng Kejaksaan Negeri Sidoarjo untuk mengoptimalkan pendapatan pajak PBB-P2 dan mempercepat pembayaran bagi wajib pajak yang menunggak.

“Total target PBB-P2 tahun 2021 sebesar Rp 257 miliar. Sedangkan realisasi sampai dengan pertengahan bulan Juni atau menjelang akhir triwulan kedua ini masih 34,35 persen atau Rp 88 miliar,” kata Ahadi Yusuf, Sekretaris BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Masih kurang optimalnya capaian atau realisasi penerimaan pajak PBB-P2 tersebut menjadi perhatian Sekretaris Daerah (Sekda) Achmad Zaini.

Zaini mengungkapkan, menjelang akhir triwulan II/2021, realisasi pendapatan pajak dari PBB-P2 dinilai kurang optimal. Hanya 34,35 persen yang sudah masuk. BPPD juga diminta menyelesaikan wajib pajak yang masih menunggak.

Ia menegaskan bahwa tugas BPPD selain mengejar target juga ada harus menagih wajib pajak yang menunggak.

“Total piutang atau wajib pajak yang menunggak sampai saat ini (bulan Juni) sebesar Rp 410 miliar Tunggakan itu terjadi mulai tahun 2012 hingga sekarang,” terangnya.

“Selama ini capaian penerimaan pajak PBB-P2 dari tahun ke tahun maksimal hanya 75 persen, sisanya 25 persen menunggak. Akhirnya tunggakan yang rutin terjadi setiap tahun menyebabkan piutang pajak menumpuk,” tambah mantan Kepala Bappeda ini.

Ia menilai, besarnya nilai piutang tersebut melebihi batas wajar karena lebih besar piutangnya daripada target pajak tahun 2021.

Agar piutang pajak bisa segera dilunasi oleh wajib pajak maka Pemkab Sidoarjo berencana menggandeng penegak hukum untuk menyisir penyebab besarnya tunggakan wajib pajak tersebut.

“Kita melihatnya ini perlu melibatkan penegak hukum untuk menelusuri tunggakan wajib pajak yang besar nilainya. Nanti bisa kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Biar nanti BPPD dan Kejari Sidoarjo menelusuri,” terangnya. (rpp/opi)

Most Read

Berita Terbaru


/