Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo Bambang Pujianto mengungkapkan, rekomendasi itu sudah melalui pertimbangan. Di antaranya mengikuti sejumlah regulasi di tingkat nasional yang mengalami perubahan.
“Tentunya daerah juga harus menyesuaikan. Itu perintah Undang-Undang Cipta Kerja," katanya, Selasa (31/8).
Politikus Gerindra itu menambahkan, dalam UU Cipta Kerja, IMB diganti dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Karena perda di bawah undang-undang maka perlu menyesuaikan dengan regulasi yang berada di atasnya itu.
Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung. Baik untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
Di lain pihak, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sidoarjo Ari Suryono menjelaskan, saat ini pihaknya juga tengah mengkaji soal regulasi tersebut. Tujuannya untuk penyesuaian pemberlakuan retribusi IMB ke depannya.
"Sebelum ada perda baru maka masih berlaku IMB," katanya.
Seperti diketahui, di Sidoarjo juga cukup banyak bangunan baru tumbuh. Seperti apartemen di Jalan Pahlawan, hingga pembangunan kawasan industri di Kecamtan Jabon. (son/vga)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
