Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketua Pansus Raperda Pajak Online Bambang Pujianto menerangkan, beberapa hari yang lalu pihaknya juga telah membahas progres raperda itu bersama sejumlah pihak terkait. Mulai dari Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD), Satpol PP, tenaga ahli hingga bagian hukum."Masih butuh penyesuaian beberapa pasal," katanya, kemarin (23/6).
Politikus Gerindra itu menambahkan, selain soal pasal-pasal, pihaknya juga masih mempertimbangkan terkait kemampuan anggaran implementasi raperda itu. Karena, jika raperda disahkan maka eksekutif juga berkewajiban menjalankan.
Tetapi di sisi lain, penerapan pajak online membutuhkan anggaran besar untuk infrastrukturnya. Yakni penyediaan mesin atau alat perekamnya. "Dari CSR salah satu perusahaan itu hanya menyediakan sistemnya. Dan itu terbatas 200 unit. Padahal jumlah resto dan rumah makan di Sidoarjo itu ada 80 ribu," urainya.
Belum lagi, lanjut Bambang, objek pajak lain seperti hotel dan sejenisnya. Tentunya implementasi raperda ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
Tetapi memang diharapkan jika sudah realisasi sistem online maka pemasukan pendapatan daerah dari sektor pajak juga akan meningkat dan lebih presisi. Serta juga akan memudahkan masyarakat karena telah terintegrasi secara online.
Merujuk data BPPD Sidoarjo, saat ini sejumlah objek pajak juga telah memberikan kontribusi ke pendapatan daerah. Per tanggal 23 Juni kemarin tercatat untuk realisasi pajak hotel mencapai Rp 5,4 miliar, pajak resto Rp 24,9 miliar, pajak hiburan Rp 258,1 juta, pajak reklame Rp 6,8 miliar, pajak penerangan jalan Rp 125,3 miliar, pajak parkir Rp 11,4 miliar, pajak air tanah Rp 1,6 miliar, pajak PBB Rp 90,3, pajak BPHTB Rp 138,1. (son/opi)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

