Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hal itu diungkapkan Ketua Pansus Raperda Pajak Online DPRD Sidoarjo, Bambang Pujianto, Selas (11/5). "Masih terus dibahas. Ini tinggal finalisasi," tuturnya.
Anggota Pansus Raperda Pajak Online DPRD Sidoarjo, Wahyudin Zuhri menambahkan, ada beberapa tahapan yang kini tengah dituntaskan. Salah satunya adalah agenda publik hearing. "Publik hearing tahap 1 sudah. Nanti setelah lebaran akan dijadwalkan lagi untuk tahap kedua," katanya.
Publik hearing dibutuhkan untuk menampung aspirasi dari bawah. Yakni para warga Sidoarjo terkait penyusunan raperda yang berhubungan dengan pajak itu.
Dengan adanya masukan warga, tentunya akan lebih riel terkait masalah yang dihadapi. Karena masyarakat juga menjadi salah satu subjek pajak di Sidoarjo. Mereka juga turut andil dalam membayar kewajibannya yakni dalam bentuk pajak. Baik dalam bentuk pajak bumi dan bangunan hingga sejumlah usaha yang dimiliki.
Sistem pajak onlien digadang menjadi salah satu terobosan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak. Karena itu, eksekutif dan legislatif bersepakat untuk menyusun raperda sebagai payung hukum yang jelas untuk sistem pajak online itu.
Nantinya,pajak yang dibayar masyarakat juga akan kembali ke masyarakat. Bentuknya bisa dalam pembangunan infrastruktur daerah ataupun sejumlah program pemerintah daerah yang menyentuh warga. (son/opi)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


