SIDOARJO – Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pengolah hasil peternakan terus bermunculan di Sidoarjo. Berbagai macam produk mulai makanan dan minuman mulai membanjiri pasar.
Olahan yang sudah dikembangkan antara lain mengolah susu menjadi yogurt. Kemudian olahan daging dijadikan siomay, bakso, dendeng, sosis, hingga nugget.
Kepala Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil Ternak dinas Pangan dan Pertanian (Dispaperta) Sidoarjo Ratnaningsih mengatakan, pengembangan hasil olahan ternak bisa mendatangkan keuntungan dari segi ekonomi.
Namun, hal ini harus dibarengi dengan pemenuhan sejumlah dokumen agar produk layak konsumsi. Seperti izin edar, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-PIRT), nomor kontrol veteriner (NKV), halal, hingga bersertifikat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Apalagi produk makanan minuman beku atau frozen akhir-akhir ini sangat diminati dan menjadi tren usaha baru. “Produk frozen wajib memiliki BPOM,” katanya.
Ratna mengungkapkan, Dispaperta terus mendorong dan mendampingi UMKM pengolah hasil peternakan bisa memenuhi seluruh persyaratan tersebut. Sebab pihaknya masih menjumpai banyak pelaku UMKM yang kurang menyadari pentingnya melampirkan dokumen tersebut.
“Kita terus mendata dan mendorong produk mereka bersertifikat lengkap,” katanya.
Pelaku UMKM kerap kesulitan mendapatkan izin edar produk olahan dari BPOM ataupun dinas kesehatan dari sisi biaya dan administrasi.
“Sebagian besar dari mereka juga tidak memenuhi persyaratan teknis standar bangunan dan sarana serta prasarana pengolahan. Proses produksi belum memenuhi cara produksi pangan olahan yang baik,” tuturnya. (rpp/vga)
SIDOARJO – Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pengolah hasil peternakan terus bermunculan di Sidoarjo. Berbagai macam produk mulai makanan dan minuman mulai membanjiri pasar.
Olahan yang sudah dikembangkan antara lain mengolah susu menjadi yogurt. Kemudian olahan daging dijadikan siomay, bakso, dendeng, sosis, hingga nugget.
Kepala Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil Ternak dinas Pangan dan Pertanian (Dispaperta) Sidoarjo Ratnaningsih mengatakan, pengembangan hasil olahan ternak bisa mendatangkan keuntungan dari segi ekonomi.
Namun, hal ini harus dibarengi dengan pemenuhan sejumlah dokumen agar produk layak konsumsi. Seperti izin edar, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-PIRT), nomor kontrol veteriner (NKV), halal, hingga bersertifikat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Apalagi produk makanan minuman beku atau frozen akhir-akhir ini sangat diminati dan menjadi tren usaha baru. “Produk frozen wajib memiliki BPOM,” katanya.
Ratna mengungkapkan, Dispaperta terus mendorong dan mendampingi UMKM pengolah hasil peternakan bisa memenuhi seluruh persyaratan tersebut. Sebab pihaknya masih menjumpai banyak pelaku UMKM yang kurang menyadari pentingnya melampirkan dokumen tersebut.
“Kita terus mendata dan mendorong produk mereka bersertifikat lengkap,” katanya.
Pelaku UMKM kerap kesulitan mendapatkan izin edar produk olahan dari BPOM ataupun dinas kesehatan dari sisi biaya dan administrasi.
“Sebagian besar dari mereka juga tidak memenuhi persyaratan teknis standar bangunan dan sarana serta prasarana pengolahan. Proses produksi belum memenuhi cara produksi pangan olahan yang baik,” tuturnya. (rpp/vga)
