alexametrics
31 C
Sidoarjo
Wednesday, 18 May 2022

Jarak Minimarket di Candipari Sudah Sesuai Perda

SIDOARJO – Komisi A DPRD Sidoarjo menindaklanjuti aksi penolakan pembangunan minimarket yang terjadi di Desa Candipari, Porong, beberapa waktu lalu. Sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pun diajak berunding kemarin (16/9).

Dalam pertemuan itu, perwakilan dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menguraikan jika dari sisi perizinan, pihak minimarket sudah cukup lengkap mengantongi izin. Termasuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pembangunan minimarket itu juga tidak bertentangan dengan perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ada.

Kemudian, Kepala Dinas Perdagangan (Disperindag) Sidoarjo Tjarda menguraikan jika pihaknya memberikan rekom pembangunan setelah survei lokasi untuk memastikan kajian sosial ekonomi dan keseuaian dengan peraturan yang ada. “Salah satu ketentuannya adalah Perda Kabupaten Sidoarjo No 10 Tahun 2009 tentang Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Sidoarjo,” terangnya.

Dalam perda itu, tidak mengatur ketentuan jarak toko moderen atau swalayan dengan toko kelontong di sekitar. Akan tetapi mengatur jarak minimal 1.000 meter dengan pasar rakyat ataupun 1.000 meter dengan minimarket berjejaring dalam manajemen yang sama.

Sementara itu, Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo Warih Andono mengungkapkan, gejolak masyarakat terhadap pembangunan minimarket itu juga harus disikapi dengan bijak. Tentunya dengan memperhatikan ketentuan hukum yang ada. “Kalau sudah ada izin dan mengikuti hukum, ya tidak bisa berhentikan begitu saja,” katanya.

Namun, pihak DPRD juga menyarankan jalan tengah. Salah satunya juga memperhatikan hak dan kewajiban yang harus dilakukan pihak minimarket dengan mengakomodir kepentingan warga sekitar. Di antaranya dengan kompensasi karyawan mengambil warga sekitar, menampung usaha kemitraan dari warga, dan parkir yang bisa dikelola oleh masyarakat. (son/nis)

SIDOARJO – Komisi A DPRD Sidoarjo menindaklanjuti aksi penolakan pembangunan minimarket yang terjadi di Desa Candipari, Porong, beberapa waktu lalu. Sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pun diajak berunding kemarin (16/9).

Dalam pertemuan itu, perwakilan dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menguraikan jika dari sisi perizinan, pihak minimarket sudah cukup lengkap mengantongi izin. Termasuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pembangunan minimarket itu juga tidak bertentangan dengan perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ada.

Kemudian, Kepala Dinas Perdagangan (Disperindag) Sidoarjo Tjarda menguraikan jika pihaknya memberikan rekom pembangunan setelah survei lokasi untuk memastikan kajian sosial ekonomi dan keseuaian dengan peraturan yang ada. “Salah satu ketentuannya adalah Perda Kabupaten Sidoarjo No 10 Tahun 2009 tentang Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Sidoarjo,” terangnya.

Dalam perda itu, tidak mengatur ketentuan jarak toko moderen atau swalayan dengan toko kelontong di sekitar. Akan tetapi mengatur jarak minimal 1.000 meter dengan pasar rakyat ataupun 1.000 meter dengan minimarket berjejaring dalam manajemen yang sama.

Sementara itu, Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo Warih Andono mengungkapkan, gejolak masyarakat terhadap pembangunan minimarket itu juga harus disikapi dengan bijak. Tentunya dengan memperhatikan ketentuan hukum yang ada. “Kalau sudah ada izin dan mengikuti hukum, ya tidak bisa berhentikan begitu saja,” katanya.

Namun, pihak DPRD juga menyarankan jalan tengah. Salah satunya juga memperhatikan hak dan kewajiban yang harus dilakukan pihak minimarket dengan mengakomodir kepentingan warga sekitar. Di antaranya dengan kompensasi karyawan mengambil warga sekitar, menampung usaha kemitraan dari warga, dan parkir yang bisa dikelola oleh masyarakat. (son/nis)

Most Read

Berita Terbaru


/