alexametrics
26 C
Sidoarjo
Friday, 20 May 2022

Pembahasan UMK Buntu, Pemkab Akan Konsultasi

SIDOARJO – Penetapan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sidoarjo tahun 2021 nampaknya bakal molor. Karena pihak serikat pekerja dan pengusaha masih belum menemui kesepakatan.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sidoarjo, Fenny Apridawati kemarin (15/11). Dalam pembahasan yang dilakukan, pihak serikat meminta agar UMK 2021 Sidoarjo dinaikkan sebesar 5,65 persen, sesuai dengan UMP Jatim. Namun dari pihak asosiasi pengusaha berkeinginan sebaliknya.

“Mereka sepakat agar UMK Sidoarjo disesuaikan dengan SE Menaker bernomor M/11/HK.04/X/2020 tentang penyesuaian penetapan UMK 2021 sama dengan UMK 2020,” katanya.

Fenny menambahkan, usulan dari asosiasi pengusaha tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan. Beberapa di antaranya seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang anjlok.

Pertimbangan lain adalah mengenai tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sidoarjo. Dia menyampaikan, saat ini, Sidoarjo menduduki angka tertinggi di Jatim mengenai jumlah TPT tersebut dengan angka 10,97.

Pemkab bakal mengambil langkah untuk meneruskan pembahasan tersebut ke tingkat provinsi. Hal itu dengan tujuan, bisa mendapatkan solusi jalan tengah yang terbaik terkait permasalahan tersebut.

Di lain pihak, anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Mimik Idayana berharap agar kebijakan yang diambil tetap dalam rangka kepentingan masyarakat secara luas. Daya beli masyarakat yang memang sedang rendah ditambah tingkat inflasi yang tinggi juga patut jadi pertimbangan. “Kami mendukung upaya-upaya perbaikan ekonomi dalam situasi pandemi seperti ini,” terangnya. (son/nis)

 

SIDOARJO – Penetapan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sidoarjo tahun 2021 nampaknya bakal molor. Karena pihak serikat pekerja dan pengusaha masih belum menemui kesepakatan.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sidoarjo, Fenny Apridawati kemarin (15/11). Dalam pembahasan yang dilakukan, pihak serikat meminta agar UMK 2021 Sidoarjo dinaikkan sebesar 5,65 persen, sesuai dengan UMP Jatim. Namun dari pihak asosiasi pengusaha berkeinginan sebaliknya.

“Mereka sepakat agar UMK Sidoarjo disesuaikan dengan SE Menaker bernomor M/11/HK.04/X/2020 tentang penyesuaian penetapan UMK 2021 sama dengan UMK 2020,” katanya.

Fenny menambahkan, usulan dari asosiasi pengusaha tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan. Beberapa di antaranya seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang anjlok.

Pertimbangan lain adalah mengenai tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sidoarjo. Dia menyampaikan, saat ini, Sidoarjo menduduki angka tertinggi di Jatim mengenai jumlah TPT tersebut dengan angka 10,97.

Pemkab bakal mengambil langkah untuk meneruskan pembahasan tersebut ke tingkat provinsi. Hal itu dengan tujuan, bisa mendapatkan solusi jalan tengah yang terbaik terkait permasalahan tersebut.

Di lain pihak, anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Mimik Idayana berharap agar kebijakan yang diambil tetap dalam rangka kepentingan masyarakat secara luas. Daya beli masyarakat yang memang sedang rendah ditambah tingkat inflasi yang tinggi juga patut jadi pertimbangan. “Kami mendukung upaya-upaya perbaikan ekonomi dalam situasi pandemi seperti ini,” terangnya. (son/nis)

 

Most Read

Berita Terbaru


/