alexametrics
29 C
Sidoarjo
Wednesday, 25 May 2022

Target Pajak Reklame Naik, Diminta Rutin Tertibkan Reklame Liar

SIDOARJO – Target pajak reklame 2022 naik. Dibandingkan tahun lalu, kenaikannya mencapai Rp 1 miliar. Untuk bisa mencapai target tersebut, penertiban reklame liar perlu dilakukan.

Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo Bambang Pujianto mengatakan, tahun ini target pajak reklame sebesar Rp 15 miliar. Tahun lalu targetnya Rp 14 miliar. Namun realisasinya berhasil mencapai Rp 14,5 miliar.

Menurut Bambang, pemkab melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diminta untuk menertibkan reklame liar di berbagai wilayah. Razia reklame liar yang didominasi iklan berbagai produk tersebut, sebagai upaya pemetaan potensi pajak reklame. Sekaligus dalam rangka melakukan penertiban aturan daerah yang eksekusinya berada di wilayah Satpol PP.

Razia bisa menertibkan ratusan reklame ilegal yang tersebar di berbagai wilayah. Seperti, di Kecamatan Sidoarjo dan Kecamatan Waru. “Mungkin ada puluhan hingga ratusan reklame liar,” katanya.

Bambang menyebutkan, razia reklame liar perlu dilakukan secara rutin. Tujuannya guna mengoptimalkan pendapatan pajak daerah di sektor reklame. Selain itu juga untuk memastikan pemasangan reklame berada di tempat yang sesuai. Jangan sampai ada yang merusak lingkungan.

Penertiban reklame ilegal sebagai upaya untuk menyelamatkan keuangan pemerintah dan hasil pajaknya kembali ke masyarakat, bisa menjadi bagian strategi. Walaupun sebelum digelar razia Satpol PP selalu melakukan pendekatan persuasif ke pihak pemasang reklame.

“Harus ada upaya persuasif. Bila tak digubris baru dilakukan razia. Intinya reklame ilegal merugikan masyarakat sendiri,” pungkasnya. (nis/vga)

SIDOARJO – Target pajak reklame 2022 naik. Dibandingkan tahun lalu, kenaikannya mencapai Rp 1 miliar. Untuk bisa mencapai target tersebut, penertiban reklame liar perlu dilakukan.

Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo Bambang Pujianto mengatakan, tahun ini target pajak reklame sebesar Rp 15 miliar. Tahun lalu targetnya Rp 14 miliar. Namun realisasinya berhasil mencapai Rp 14,5 miliar.

Menurut Bambang, pemkab melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diminta untuk menertibkan reklame liar di berbagai wilayah. Razia reklame liar yang didominasi iklan berbagai produk tersebut, sebagai upaya pemetaan potensi pajak reklame. Sekaligus dalam rangka melakukan penertiban aturan daerah yang eksekusinya berada di wilayah Satpol PP.

Razia bisa menertibkan ratusan reklame ilegal yang tersebar di berbagai wilayah. Seperti, di Kecamatan Sidoarjo dan Kecamatan Waru. “Mungkin ada puluhan hingga ratusan reklame liar,” katanya.

Bambang menyebutkan, razia reklame liar perlu dilakukan secara rutin. Tujuannya guna mengoptimalkan pendapatan pajak daerah di sektor reklame. Selain itu juga untuk memastikan pemasangan reklame berada di tempat yang sesuai. Jangan sampai ada yang merusak lingkungan.

Penertiban reklame ilegal sebagai upaya untuk menyelamatkan keuangan pemerintah dan hasil pajaknya kembali ke masyarakat, bisa menjadi bagian strategi. Walaupun sebelum digelar razia Satpol PP selalu melakukan pendekatan persuasif ke pihak pemasang reklame.

“Harus ada upaya persuasif. Bila tak digubris baru dilakukan razia. Intinya reklame ilegal merugikan masyarakat sendiri,” pungkasnya. (nis/vga)

Most Read

Berita Terbaru


/