alexametrics
31 C
Sidoarjo
Tuesday, 24 May 2022

Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Didukung Pengusaha

SIDOARJO – Pengusaha di Kota Delta menyambut baik adanya kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah. Berupa bunga atau denda kepada wajib pajak yang belum atau terlambat melakukan pembayaran atas pajak terutang sampai dengan tahun pajak 2020. Penghapusan sanksi itu untuk sembilan jenis pajak daerah.

Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sidoarjo Sukiyanto mengatakan, apa yang dilakukan Pemkab Sidoarjo dengan menghapus sanksi administrasi pajak keterlambatan membayar adalah langkah tepat.

Namun, permasalahannya sekarang ini bukan hanya telat bayar pajaknya sehingga timbul sanksi administrasi pajak. Melainkan akibat pandemi ini pengusaha ada yang tidak mampu bayar pajak karena usaha macet akibat daya beli masyarakat turun.

Sukiyanto mengusulkan, pengusaha yang kesulitan membayar pajak lebih baik lagi kalau ada kebijaksanaan keringanan membayar pajak. Baik waktu maupun nominalnya.

“Tidak hanya penghapusan sanksinya saja, tapi kami sebagai pelaku usaha sangat berterima kasih sekali karena ada kebijakan meringankan beban kami,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sidoarjo Ahmad Roid mengapresiasi keputusan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor itu.

“Kondisi ekonomi bisnis dalam beberapa tahun terakhir ini memang sedang menurun, ditambah lagi dengan adanya Covid-19,” terangnya.

Selain itu, sanksi pajak bukanlah pajak itu sendiri. Sehingga penghapusan sanksi seharusnya tidak mengurangi target penerimaan pajak yang sudah diproyeksikan atau dianggarkan. Tetapi hanya menggeser masa penerimaan pajak saja.

“Kalaupun pergeseran masa tersebut akan mempengaruhi penurunan nilai penerimaan pajak akibat inflasi atau beban lainnya, tentunya penurunan nilai tersebut tidak sampai sebesar 2 persen per bulan sebagaimana besaran sanksi pajak pada umumnya,” ungkapnya.

Penghapusan sanksi administrasi untuk Sembilan jenis pajak yakni, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dengan sumber daya tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah berlaku mulai Senin (2/8) sampai dengan 30 Desember 2021.

“Penghapusan sanksi administrasi pajak daerah ini diharapkan mampu meringankan beban dunia usaha dan masyarakat. Di samping itu juga untuk mendorong masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah,” kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo Ari Suryono.

Hingga Rabu (11/8) realisasi pajak daerah Sidoarjo sebesar 57 persen atau Rp 484 miliar dari target Rp 849 miliar. (rpp/vga)

 

SIDOARJO – Pengusaha di Kota Delta menyambut baik adanya kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah. Berupa bunga atau denda kepada wajib pajak yang belum atau terlambat melakukan pembayaran atas pajak terutang sampai dengan tahun pajak 2020. Penghapusan sanksi itu untuk sembilan jenis pajak daerah.

Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sidoarjo Sukiyanto mengatakan, apa yang dilakukan Pemkab Sidoarjo dengan menghapus sanksi administrasi pajak keterlambatan membayar adalah langkah tepat.

Namun, permasalahannya sekarang ini bukan hanya telat bayar pajaknya sehingga timbul sanksi administrasi pajak. Melainkan akibat pandemi ini pengusaha ada yang tidak mampu bayar pajak karena usaha macet akibat daya beli masyarakat turun.

Sukiyanto mengusulkan, pengusaha yang kesulitan membayar pajak lebih baik lagi kalau ada kebijaksanaan keringanan membayar pajak. Baik waktu maupun nominalnya.

“Tidak hanya penghapusan sanksinya saja, tapi kami sebagai pelaku usaha sangat berterima kasih sekali karena ada kebijakan meringankan beban kami,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sidoarjo Ahmad Roid mengapresiasi keputusan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor itu.

“Kondisi ekonomi bisnis dalam beberapa tahun terakhir ini memang sedang menurun, ditambah lagi dengan adanya Covid-19,” terangnya.

Selain itu, sanksi pajak bukanlah pajak itu sendiri. Sehingga penghapusan sanksi seharusnya tidak mengurangi target penerimaan pajak yang sudah diproyeksikan atau dianggarkan. Tetapi hanya menggeser masa penerimaan pajak saja.

“Kalaupun pergeseran masa tersebut akan mempengaruhi penurunan nilai penerimaan pajak akibat inflasi atau beban lainnya, tentunya penurunan nilai tersebut tidak sampai sebesar 2 persen per bulan sebagaimana besaran sanksi pajak pada umumnya,” ungkapnya.

Penghapusan sanksi administrasi untuk Sembilan jenis pajak yakni, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dengan sumber daya tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah berlaku mulai Senin (2/8) sampai dengan 30 Desember 2021.

“Penghapusan sanksi administrasi pajak daerah ini diharapkan mampu meringankan beban dunia usaha dan masyarakat. Di samping itu juga untuk mendorong masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah,” kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo Ari Suryono.

Hingga Rabu (11/8) realisasi pajak daerah Sidoarjo sebesar 57 persen atau Rp 484 miliar dari target Rp 849 miliar. (rpp/vga)

 

Most Read

Berita Terbaru


/