alexametrics
26 C
Sidoarjo
Wednesday, 18 May 2022

Menko Airlangga: Pembiayaan Terjangkau bagi UMKM Wujud Kehadiran Pemerintah

JAKARTA – Keberlangsungan pandemi Covid-19 telah memunculkan berbagai tantangan baik di sisi kesehatan maupun ekonomi bagi semua negara, termasuk Indonesia. Pemerintah terus berupaya maksimal untuk dapat menyelesaikan berbagai dampak yang timbul serta memitigasi resiko yang muncul melalui kerjasama yang baik dengan semua pemangku kepentingan dan menjaga kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan.

Untuk merespon peningkatan kasus varian Omicron saat ini, Presiden Joko Widodo telah menekankan bahwa percepatan vaksinasi dan peningkatan protokol kesehatan merupakan suatu keharusan, sekaligus untuk menjaga kegiatan perekonomian tetap tumbuh.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 tercatat sebesar 3,69%, dengan pertumbuhan tertinggi dialami pada Q2-2021 sebesar 7,07% yang sekaligus merupakan pertumbuhan tertinggi dalam satu dekade terakhir,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan sambutan pada acara BRI Microfinance Outlook 2022 di Jakarta, Kamis (10/02).

Pertumbuhan ekonomi yang positif tersebut tercermin dari berbagai indikator pertumbuhan di sektor riil yang mengalami peningkatan. Dana Pihak Ketiga juga mengalami pertumbuhan sebesar 12,2% (yoy) dengan tingkat NPL yang terjaga di level 3%. Hal ini memperlihatkan bahwa peningkatan geliat ekonomi dan optimisme mulai dirasakan oleh masyarakat di segala lapisan.

“Guna meneruskan pemulihan ekonomi, Pemerintah telah mengalokasikan Rp455,62 triliun anggaran PC-PEN untuk tahun 2022. Di tahun ini, UMKM juga akan mendapatkan prioritas dalam alokasi anggaran PEN guna mendorong pemulihan yang lebih cepat,” ujar Menko Airlangga.

Pemerintah juga mendorong Front Loading berbagai Kebijakan Insentif Fiskal dan Perlindungan Sosial di awal tahun 2022 ini. Selanjutnya, sebagai wujud keberpihakan dan dukungan bagi sektor UMKM yang sangat terdampak selama masa pandemi, Pemerintah memberikan kebijakan restrukturisasi kredit untuk mengurangi beban para debitur. Pemerintah juga mendorong peningkatan perluasan akses pembiayaan untuk UMKM melalui Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial, agar porsi kredit UMKM ditingkatkan pada tahun 2022 sebesar 20% dan secara bertahap menjadi 30% pada tahun 2024.

Pemerintah juga telah membentuk holding BUMN pembiayaan ultra mikro (UMi), dengan PT Bank Rakyat Indonesia sebagai induk usaha, untuk menggabungkan entitas-entitas utama yang dapat mengembangkan segmen ultra mikro lebih baik dengan target penambahan 29 juta pelaku usaha yang dapat terlayani pada tahun 2024.

Menko Airlangga yang juga merupakan Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM, menyampaikan bahwa Pemerintah terus mendorong pengembangan program Kredit Usaha Rayat (KUR) untuk dapat dinikmati oleh masyarakat yang lebih luas lagi. Selain memberikan subsidi bunga KUR sebesar 3% sampai dengan 30 Juni 2022, Pemerintah juga meningkatkan plafon KUR yang pada tahun 2022 telah ditetapkan sebesar Rp373,17 triliun atau meningkat 30% dari tahun lalu.

“Hal ini merupakan wujud kehadiran Pemerintah untuk membantu UMKM mengakses pembiayaan usaha yang terjangkau melalui KUR,” kata Menko Airlangga.

Pemerintah juga telah mengeluarkan skema KUR Super Mikro yang diutamakan untuk Ibu Rumah Tangga dan Pekerja terkena PHK, mengintegrasikan program Kartu Prakerja dengan KUR, dan melakukan perubahan kebijakan KUR Khusus bagi korporatisasi petani dan nelayan serta kembali melanjutkan kebijakan restrukturisasi kredit dan relaksasi administrasi bagi calon debitur KUR.

Berbagai upaya kebijakan KUR tersebut, mendorong kinerja penyaluran KUR yang sampai dengan 7 Februari 2022 telah terealisasikan sebesar Rp25,94 triliun atau 6,95% dari target penyaluran sebesar Rp373,17 triliun yang diberikan kepada 650 ribu debitur. Tingkat NPL KUR terjaga di level 0,98% dengan total outstanding KUR sejak Agustus 2015 sebesar Rp382 triliun.

“Melalui sinergi yang solid antara Pemerintah dan swasta dalam hal ini BUMN untuk memberikan perhatian lebih kepada usaha mikro, diharapkan dapat memulihkan kondisi perekonomian Indonesia menjadi lebih baik atau bahkan melampaui masa pra-Covid-19. Semoga niat baik kita semua diridhoi oleh Allah SWT,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Keuangan, Wakil Menteri BUMN, Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Produktivitas dan Daya Saing, Direktur Utama BRI, Komisaris dan Direksi BRI.  (frh/fsr/vga)

JAKARTA – Keberlangsungan pandemi Covid-19 telah memunculkan berbagai tantangan baik di sisi kesehatan maupun ekonomi bagi semua negara, termasuk Indonesia. Pemerintah terus berupaya maksimal untuk dapat menyelesaikan berbagai dampak yang timbul serta memitigasi resiko yang muncul melalui kerjasama yang baik dengan semua pemangku kepentingan dan menjaga kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan.

Untuk merespon peningkatan kasus varian Omicron saat ini, Presiden Joko Widodo telah menekankan bahwa percepatan vaksinasi dan peningkatan protokol kesehatan merupakan suatu keharusan, sekaligus untuk menjaga kegiatan perekonomian tetap tumbuh.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 tercatat sebesar 3,69%, dengan pertumbuhan tertinggi dialami pada Q2-2021 sebesar 7,07% yang sekaligus merupakan pertumbuhan tertinggi dalam satu dekade terakhir,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan sambutan pada acara BRI Microfinance Outlook 2022 di Jakarta, Kamis (10/02).

Pertumbuhan ekonomi yang positif tersebut tercermin dari berbagai indikator pertumbuhan di sektor riil yang mengalami peningkatan. Dana Pihak Ketiga juga mengalami pertumbuhan sebesar 12,2% (yoy) dengan tingkat NPL yang terjaga di level 3%. Hal ini memperlihatkan bahwa peningkatan geliat ekonomi dan optimisme mulai dirasakan oleh masyarakat di segala lapisan.

“Guna meneruskan pemulihan ekonomi, Pemerintah telah mengalokasikan Rp455,62 triliun anggaran PC-PEN untuk tahun 2022. Di tahun ini, UMKM juga akan mendapatkan prioritas dalam alokasi anggaran PEN guna mendorong pemulihan yang lebih cepat,” ujar Menko Airlangga.

Pemerintah juga mendorong Front Loading berbagai Kebijakan Insentif Fiskal dan Perlindungan Sosial di awal tahun 2022 ini. Selanjutnya, sebagai wujud keberpihakan dan dukungan bagi sektor UMKM yang sangat terdampak selama masa pandemi, Pemerintah memberikan kebijakan restrukturisasi kredit untuk mengurangi beban para debitur. Pemerintah juga mendorong peningkatan perluasan akses pembiayaan untuk UMKM melalui Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial, agar porsi kredit UMKM ditingkatkan pada tahun 2022 sebesar 20% dan secara bertahap menjadi 30% pada tahun 2024.

Pemerintah juga telah membentuk holding BUMN pembiayaan ultra mikro (UMi), dengan PT Bank Rakyat Indonesia sebagai induk usaha, untuk menggabungkan entitas-entitas utama yang dapat mengembangkan segmen ultra mikro lebih baik dengan target penambahan 29 juta pelaku usaha yang dapat terlayani pada tahun 2024.

Menko Airlangga yang juga merupakan Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM, menyampaikan bahwa Pemerintah terus mendorong pengembangan program Kredit Usaha Rayat (KUR) untuk dapat dinikmati oleh masyarakat yang lebih luas lagi. Selain memberikan subsidi bunga KUR sebesar 3% sampai dengan 30 Juni 2022, Pemerintah juga meningkatkan plafon KUR yang pada tahun 2022 telah ditetapkan sebesar Rp373,17 triliun atau meningkat 30% dari tahun lalu.

“Hal ini merupakan wujud kehadiran Pemerintah untuk membantu UMKM mengakses pembiayaan usaha yang terjangkau melalui KUR,” kata Menko Airlangga.

Pemerintah juga telah mengeluarkan skema KUR Super Mikro yang diutamakan untuk Ibu Rumah Tangga dan Pekerja terkena PHK, mengintegrasikan program Kartu Prakerja dengan KUR, dan melakukan perubahan kebijakan KUR Khusus bagi korporatisasi petani dan nelayan serta kembali melanjutkan kebijakan restrukturisasi kredit dan relaksasi administrasi bagi calon debitur KUR.

Berbagai upaya kebijakan KUR tersebut, mendorong kinerja penyaluran KUR yang sampai dengan 7 Februari 2022 telah terealisasikan sebesar Rp25,94 triliun atau 6,95% dari target penyaluran sebesar Rp373,17 triliun yang diberikan kepada 650 ribu debitur. Tingkat NPL KUR terjaga di level 0,98% dengan total outstanding KUR sejak Agustus 2015 sebesar Rp382 triliun.

“Melalui sinergi yang solid antara Pemerintah dan swasta dalam hal ini BUMN untuk memberikan perhatian lebih kepada usaha mikro, diharapkan dapat memulihkan kondisi perekonomian Indonesia menjadi lebih baik atau bahkan melampaui masa pra-Covid-19. Semoga niat baik kita semua diridhoi oleh Allah SWT,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Keuangan, Wakil Menteri BUMN, Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Produktivitas dan Daya Saing, Direktur Utama BRI, Komisaris dan Direksi BRI.  (frh/fsr/vga)

Most Read

Berita Terbaru


/