alexametrics
27 C
Sidoarjo
Wednesday, 25 May 2022

Masih Ada Waktu, Pengajuan BPUM hingga 18 Juni 2021

SIDOARJO – Pendaftaran bantuan presiden (Banpres) melalui program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) tahap II, kembali dibuka. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Sidoarjo bisa mengajukan permohonan BPUM tersebut hingga Jumat (18/6). Sebelumnya, pendaftaran program bantuan tahap satu telah ditutup pada April 2021.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo Mohammad Edi Kurniadi menjelaskan, pengajuan BPUM tahap dua 2021 ini sedikit berbeda. Warga yang berminat untuk mengikuti program tersebut bisa di proses melalui Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA).

“Persyaratan yang harus dilengkapi yaitu KTP elektronik, kartu keluarga, surat keterangan usaha (SKU) surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTM),” katanya, belum lama ini.

Tidak jauh berbeda dengan persyaratan sebelumnya, pemohon merupakan WNI memiliki E-KTP domisili wilayah Kabupaten Sidoarjo, tempat usaha berada di Kabupaten Sidoarjo, tidak sedang menerima KUR, bukan ASN TNI Polri atau pegawai BUMN atau BUMD, memiliki usaha mikro, belum mengajukan BPUM pada tahap satu tahun 2021.

Ia menjelaskan mekanisme pendaftaran calon usulan penerima BPUM tahap dua tahun 2021 pemohon harus membuat akun SIPRAJA dibuat secara mandiri atau dengan bantuan operator di desa dan kelurahan. Kemudian mengisi SPTM sesuai dengan indentitas pemohon serta di tanda tangani.

Dirinya menegaskan pengajuan BPUM kali ini tidak akan menimbulkan antrean seperti yang terjadi pada tahap pertama pada April lalu. Saat itu kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Jalan Jaksa Agung Suprapto dijubeli pemohon yang melakukan verifikasi dokumen.

Antrean mengular di luar kantor menyebabkan penerapan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19 yakni jaga jarak tidak bisa diterapkan.

Sebab setelah pengajuan SKU secara otomatis akan terkirim ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melalui SIPRAJA. Selanjutnya pemohon wajib menyerahkan berkas fisik SPTM ke desa, kelurahan atau kecamatan sesuai domisili pemohon maksimal 1 x24 jam setelah pengajuan. “Petugas dari dinas akan mengambil berkas fisik SPTM di kecamatan. Pemohon tidak perlu menyerahkannya ke kantor dinas,” tegas Edi.

Edi menegaskan lolos tidaknya para pendaftar untum menjadi penerima BPUM sebesar Rp 1,2 juta merupakan keputusan dan kewenangan dari pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo hanya bertugas untuk mendaftarkan dan memverifikasi data persyaratan.

Pihaknya berharap, pendaftaran BPUM tahap dua ini bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha mikro terdampak Covid-19. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo, sebanyak 41.753 orang pelaku UMKM telah diusulkan pada tahap satu. Sementara itu di tahun 2020 sebanyak 113 ribu UMKM mendaftar program BPUM. (rpp/opi)

SIDOARJO – Pendaftaran bantuan presiden (Banpres) melalui program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) tahap II, kembali dibuka. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Sidoarjo bisa mengajukan permohonan BPUM tersebut hingga Jumat (18/6). Sebelumnya, pendaftaran program bantuan tahap satu telah ditutup pada April 2021.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo Mohammad Edi Kurniadi menjelaskan, pengajuan BPUM tahap dua 2021 ini sedikit berbeda. Warga yang berminat untuk mengikuti program tersebut bisa di proses melalui Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA).

“Persyaratan yang harus dilengkapi yaitu KTP elektronik, kartu keluarga, surat keterangan usaha (SKU) surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTM),” katanya, belum lama ini.

Tidak jauh berbeda dengan persyaratan sebelumnya, pemohon merupakan WNI memiliki E-KTP domisili wilayah Kabupaten Sidoarjo, tempat usaha berada di Kabupaten Sidoarjo, tidak sedang menerima KUR, bukan ASN TNI Polri atau pegawai BUMN atau BUMD, memiliki usaha mikro, belum mengajukan BPUM pada tahap satu tahun 2021.

Ia menjelaskan mekanisme pendaftaran calon usulan penerima BPUM tahap dua tahun 2021 pemohon harus membuat akun SIPRAJA dibuat secara mandiri atau dengan bantuan operator di desa dan kelurahan. Kemudian mengisi SPTM sesuai dengan indentitas pemohon serta di tanda tangani.

Dirinya menegaskan pengajuan BPUM kali ini tidak akan menimbulkan antrean seperti yang terjadi pada tahap pertama pada April lalu. Saat itu kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Jalan Jaksa Agung Suprapto dijubeli pemohon yang melakukan verifikasi dokumen.

Antrean mengular di luar kantor menyebabkan penerapan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19 yakni jaga jarak tidak bisa diterapkan.

Sebab setelah pengajuan SKU secara otomatis akan terkirim ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melalui SIPRAJA. Selanjutnya pemohon wajib menyerahkan berkas fisik SPTM ke desa, kelurahan atau kecamatan sesuai domisili pemohon maksimal 1 x24 jam setelah pengajuan. “Petugas dari dinas akan mengambil berkas fisik SPTM di kecamatan. Pemohon tidak perlu menyerahkannya ke kantor dinas,” tegas Edi.

Edi menegaskan lolos tidaknya para pendaftar untum menjadi penerima BPUM sebesar Rp 1,2 juta merupakan keputusan dan kewenangan dari pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo hanya bertugas untuk mendaftarkan dan memverifikasi data persyaratan.

Pihaknya berharap, pendaftaran BPUM tahap dua ini bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha mikro terdampak Covid-19. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo, sebanyak 41.753 orang pelaku UMKM telah diusulkan pada tahap satu. Sementara itu di tahun 2020 sebanyak 113 ribu UMKM mendaftar program BPUM. (rpp/opi)

Most Read

Berita Terbaru


/