alexametrics
29 C
Sidoarjo
Sunday, 29 May 2022

Ganti Rugi untuk Pengusaha Korban Lumpur Lapindo Belum Juga Lunas

SIDOARJO – Persoalan ganti rugi warga terdampak lumpur ternyata belum tuntas. Sejumlah perwakilan dari elemen pengusaha dan masyarakat umum wadul ke Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Senin (8/2).

Sudah 15 tahun para pengusaha yang asetnya terendam lumpur ini belum jelas nasibnya. Perwakilan para pengusaha yang dipimpin Sungkono yang juga anggota Komisi V DPR RI ini
mengungkapkan keluh kesahnya di hadapan Pj Bupati Hudiyono.

“Saya sedih sebagai wakil rakyat belum bisa memperjuangkan nasib para pengusaha. Apalagi di tengah pandemi ini bukan hanya pengusaha besar saja yang kena dampaknya, pengusaha kecil juga, termasuk pengusaha korban lumpur apalagi,” kata Sungkono.

“Karena sudah 15 tahun proses ganti rugi untuk aset pengusaha tidak jelas sampai sekarang. Jumlahnya ada 30 pengusaha,” tambahnya.

Sungkono menegaskan bahwa pengusaha ini merupakan korban. Karena sampai dengan sekarang belum ada kejelasan dari pemerintah pusat. Perwakilan pengusaha memohon agar pemkab betul-betul mengawal penyelesaian ganti rugi pengusaha ini sampai tuntas. Yang diterima pengusaha dari Minarak Lapindo hanya uang muka ganti rugi saja.

Pj Bupati Hudiyono berjanji akan memfasilitasi pertemuan antara perwakilan pengusaha dengan pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. “Dalam minggu ini kita bisa berangkat menemui Menteri Dalam Negeri,” kata Hudiyono.

Pria yang akrab disapa Cak Hud itu melalui bagian pemerintahan segera akan mengirim surat ke Kemendagri agar pemerintah pusat mengagendakan pertemuan dengan perwakilan pengusaha yang menjadi korban lumpur.

Kepala Bagian Pemerintahan Pemkab Sidoarjo Imam Mukri Afandy mengatakan, surat yang dikirim Pemkab Sidoarjo tertanggal 2 Desember 2020 yang ditujukan ke Menkopolhukam direspons dengan meneruskan surat tersebut kepada Kemendagri. Surat tersebut akhirnya ditindaklanjuti dengan adanya pertemuan di Bogor tanggal 28 Desember 2020 dengan Kemendagri.

Dalam pertemuan tersebut salah satu poin yang dibahas yakni validasi data aset para pengusaha. “Keinginan kami bersama Pak Pj Bupati waktu itu sama persis dengan apa yang diinginkan perwakilan pengusaha. Melaporkan kepada pak presiden melalui Kemendagri bahwa penyelesaian ganti rugi korban lumpur belum selesai sepenuhnya, karena pengusaha dan sebagian warga masih belum menerima,” terang Imam.

Kuasa hukum perwakilan pengusaha korban lumpur, Mursyid menyampaikan bahwa alokasi dana ganti rugi sudah ada, sudah clear. Kenapa anggaran sudah ada di nomenklatur tapi tidak bisa cair. Karena kata Mursyid, mereka (menteri keuangan,red) belum berani melaporkan ke presiden.

Mursyid menjelaskan, penyebab tidak beraninya kementerian keuangan melaporkan ke presiden disebabkan, saat proses ganti rugi melalui dana talangan dari pemerintah pusat sebesar Rp 781 miliar yang dipaparkan ke presiden sudah clear semua. “Padahal masih ada yang belum diselesaikan. Pengusaha siap membuat surat pernyataan bahwa fakta permasalahan sosial korban lumpur belum selesai. Aset pengusaha belum mendapatkan ganti rugi,” terangnya.

Kepala Bappeda Heri Soesanto dihadapan perwakilan pengusaha korban lumpur menyampaikan pemkab Sidoarjo sudah mengirim data ke pemerintah pusat. Dan dalam waktu dekat juga akan mengirim surat kembali, menegaskan bahwa persoalan sosial masih ada. Surat yang ditujukan ke presiden Jokowi harapannya bisa sampai ke istana. (rpp)

 

SIDOARJO – Persoalan ganti rugi warga terdampak lumpur ternyata belum tuntas. Sejumlah perwakilan dari elemen pengusaha dan masyarakat umum wadul ke Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Senin (8/2).

Sudah 15 tahun para pengusaha yang asetnya terendam lumpur ini belum jelas nasibnya. Perwakilan para pengusaha yang dipimpin Sungkono yang juga anggota Komisi V DPR RI ini
mengungkapkan keluh kesahnya di hadapan Pj Bupati Hudiyono.

“Saya sedih sebagai wakil rakyat belum bisa memperjuangkan nasib para pengusaha. Apalagi di tengah pandemi ini bukan hanya pengusaha besar saja yang kena dampaknya, pengusaha kecil juga, termasuk pengusaha korban lumpur apalagi,” kata Sungkono.

“Karena sudah 15 tahun proses ganti rugi untuk aset pengusaha tidak jelas sampai sekarang. Jumlahnya ada 30 pengusaha,” tambahnya.

Sungkono menegaskan bahwa pengusaha ini merupakan korban. Karena sampai dengan sekarang belum ada kejelasan dari pemerintah pusat. Perwakilan pengusaha memohon agar pemkab betul-betul mengawal penyelesaian ganti rugi pengusaha ini sampai tuntas. Yang diterima pengusaha dari Minarak Lapindo hanya uang muka ganti rugi saja.

Pj Bupati Hudiyono berjanji akan memfasilitasi pertemuan antara perwakilan pengusaha dengan pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. “Dalam minggu ini kita bisa berangkat menemui Menteri Dalam Negeri,” kata Hudiyono.

Pria yang akrab disapa Cak Hud itu melalui bagian pemerintahan segera akan mengirim surat ke Kemendagri agar pemerintah pusat mengagendakan pertemuan dengan perwakilan pengusaha yang menjadi korban lumpur.

Kepala Bagian Pemerintahan Pemkab Sidoarjo Imam Mukri Afandy mengatakan, surat yang dikirim Pemkab Sidoarjo tertanggal 2 Desember 2020 yang ditujukan ke Menkopolhukam direspons dengan meneruskan surat tersebut kepada Kemendagri. Surat tersebut akhirnya ditindaklanjuti dengan adanya pertemuan di Bogor tanggal 28 Desember 2020 dengan Kemendagri.

Dalam pertemuan tersebut salah satu poin yang dibahas yakni validasi data aset para pengusaha. “Keinginan kami bersama Pak Pj Bupati waktu itu sama persis dengan apa yang diinginkan perwakilan pengusaha. Melaporkan kepada pak presiden melalui Kemendagri bahwa penyelesaian ganti rugi korban lumpur belum selesai sepenuhnya, karena pengusaha dan sebagian warga masih belum menerima,” terang Imam.

Kuasa hukum perwakilan pengusaha korban lumpur, Mursyid menyampaikan bahwa alokasi dana ganti rugi sudah ada, sudah clear. Kenapa anggaran sudah ada di nomenklatur tapi tidak bisa cair. Karena kata Mursyid, mereka (menteri keuangan,red) belum berani melaporkan ke presiden.

Mursyid menjelaskan, penyebab tidak beraninya kementerian keuangan melaporkan ke presiden disebabkan, saat proses ganti rugi melalui dana talangan dari pemerintah pusat sebesar Rp 781 miliar yang dipaparkan ke presiden sudah clear semua. “Padahal masih ada yang belum diselesaikan. Pengusaha siap membuat surat pernyataan bahwa fakta permasalahan sosial korban lumpur belum selesai. Aset pengusaha belum mendapatkan ganti rugi,” terangnya.

Kepala Bappeda Heri Soesanto dihadapan perwakilan pengusaha korban lumpur menyampaikan pemkab Sidoarjo sudah mengirim data ke pemerintah pusat. Dan dalam waktu dekat juga akan mengirim surat kembali, menegaskan bahwa persoalan sosial masih ada. Surat yang ditujukan ke presiden Jokowi harapannya bisa sampai ke istana. (rpp)

 

Most Read

Berita Terbaru


/