alexametrics
26.7 C
Sidoarjo
Wednesday, 25 May 2022

Tahun Ini Kejar Target 55 Ribu PTSL

SIDOARJO – Badan Pertanahan Nasional (BPN) terus mengejar target sertifikasi tanah milik warga Sidoarjo. Setidaknya target ada 55 ribu bidang tanah bisa tersertifikasi di tahun 2021 ini.

Hal itu diungkapkan Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor BPN Sidoarjo, Wilson, Kamis (1/4). Menurutnya saat ini memang masih banyak warga yang belum tuntas mengurus sertifikasi tanah.

Padahal sertifikasi tanah sangat dibutuhkan warga. Karena hal itu sebagai bukti kepemilikan tanah warga yang sah. “Kami kejar target 55 ribu di 2021 ini,” tegasnya.

Untuk meng efektifkan biaya kepengurusan, BPN juga telah berupaya berinovasi memangkas kebutuhan materai dalam sertifikasi tanah. Sehingga nantinya tidak banyak membutuhkan materai dalam pengurusan dokumen.

Di lain kesempatan, Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo, Warih Andono juga mengungkapkan jika DPRD sangat mendukung program sertifikasi tanah. Karena bukan hanya tanah milik warga, tetapi sejumlah aset milik pemkab juga tidak sedikit yang belum bersertifikat.

Namun, Badan Pertanahan Negara (BPN) juga membutuhkan kucuran dana hibah untuk melancarkan sejumlah program sertifikasi. Warih menceritakan, kebutuhan dana hibah itu sempat diutarakan saat hearing bersama Komisi A beberapa waktu lalu. “Untuk menunjang program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) juga,” terangnya.

Politikus Golkar itu menguraikan, permintaan dari BPN itu tentunya tidak bisa cepat di realiasaikan. Untuk mendapatkan dana hibah, tentu ada mekanisme dan prosedur yang harus dilalui. “Pengajuannya satu tahun. Jadi kalau baru maju tahun ini maka akan di bahas untuk APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 2022,” sambungnya. (son/opi)

SIDOARJO – Badan Pertanahan Nasional (BPN) terus mengejar target sertifikasi tanah milik warga Sidoarjo. Setidaknya target ada 55 ribu bidang tanah bisa tersertifikasi di tahun 2021 ini.

Hal itu diungkapkan Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor BPN Sidoarjo, Wilson, Kamis (1/4). Menurutnya saat ini memang masih banyak warga yang belum tuntas mengurus sertifikasi tanah.

Padahal sertifikasi tanah sangat dibutuhkan warga. Karena hal itu sebagai bukti kepemilikan tanah warga yang sah. “Kami kejar target 55 ribu di 2021 ini,” tegasnya.

Untuk meng efektifkan biaya kepengurusan, BPN juga telah berupaya berinovasi memangkas kebutuhan materai dalam sertifikasi tanah. Sehingga nantinya tidak banyak membutuhkan materai dalam pengurusan dokumen.

Di lain kesempatan, Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo, Warih Andono juga mengungkapkan jika DPRD sangat mendukung program sertifikasi tanah. Karena bukan hanya tanah milik warga, tetapi sejumlah aset milik pemkab juga tidak sedikit yang belum bersertifikat.

Namun, Badan Pertanahan Negara (BPN) juga membutuhkan kucuran dana hibah untuk melancarkan sejumlah program sertifikasi. Warih menceritakan, kebutuhan dana hibah itu sempat diutarakan saat hearing bersama Komisi A beberapa waktu lalu. “Untuk menunjang program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) juga,” terangnya.

Politikus Golkar itu menguraikan, permintaan dari BPN itu tentunya tidak bisa cepat di realiasaikan. Untuk mendapatkan dana hibah, tentu ada mekanisme dan prosedur yang harus dilalui. “Pengajuannya satu tahun. Jadi kalau baru maju tahun ini maka akan di bahas untuk APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 2022,” sambungnya. (son/opi)

Most Read

Berita Terbaru


/