alexametrics
31 C
Sidoarjo
Tuesday, 24 May 2022

Soal Moraturium Minimarket, Pemkab Akan Ajak Duduk Bersama

SIDOARJO – Polemik banyaknya mini market ilegal di Sidoarjo masih terus bergulir. Selepas desakan moraturiom dari DPRD Sidoarjo, pihak eksekutif bakal mengajak pengelola mini market untuk duduk bersama.

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) mengungkapkan, persoalan mini market itu sudah lama bergulir. Artinya butuh duduk bersam untuk mencari jalan tengah terkait polemik itu. “Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi, dan perlu disepakati oleh para pengelola mini market bersama pemerintah,” sebutnya, kemarin (31/3)

Gus Muhdlor menjabarkan, beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pengelola mini market di Sidoarjo di antaranya, pertama pengelola harus taat aturan. Sehingga melengkapi perizinan adalah hal yang wajib. “Kedua, saya minta mini market jangan masuk di perkampungan. Karena itu akan sangat berdampak pada toko kelontong,” sambungnya.

Kemudian, Gus Mudhlor juga menekankan jika mini market yang beroperasi di Sidoarjo harus ada manfaatnya untuk masyarakat Sidoarjo. Hal itu dapat dilakukan dengan menyediakan rak khusus untuk produk UMKM setempat. Kemudian terkait selisih harga atau sumbangan yang dikumpulkan lewat mini market, diharapkan bisa dikerjasamakan dengan Baznas, Laziznu, atau lembaga-lembaga sosial lainnya di Sidoarjo.

Di lain pihak, Ketua DPRD Sidoarjo, Usman, mengungkapkan jika pihaknya belum menerima laporan terkait desakan moraturium mini market dari Komisi A. “Belum ada laporan yang disampaikan ke pimpinan,” katanya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Komisi A DPRD Sidoarjo terpaksa mendesak ada moratorium untuk mini market karena masih banyak mini market ilegal beroprasi di Sidoarjo. Kabid Perizinan Usaha DPMPTSP Heru Prasetyo menguraikan, dalam catatannya terdapat 583 mini market yang beroperasi di Sidoarjo. Terdiri dari 373 yang telah mengantongi izin dan 210 yang masih proses atau belum tuntas masalah perizinan.

Heru merincikan, untuk Indomaret ada 260 unit yang sudah berizin sedangkan yang berproses ada 75 unit. Untuk Alfamidi ada 33 yang berizin dan 15 yang belum. Serta untuk Alfamart ada 80 yang sudah berizin sementara yang belum ada 120 unit. (son/opi)

 

SIDOARJO – Polemik banyaknya mini market ilegal di Sidoarjo masih terus bergulir. Selepas desakan moraturiom dari DPRD Sidoarjo, pihak eksekutif bakal mengajak pengelola mini market untuk duduk bersama.

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) mengungkapkan, persoalan mini market itu sudah lama bergulir. Artinya butuh duduk bersam untuk mencari jalan tengah terkait polemik itu. “Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi, dan perlu disepakati oleh para pengelola mini market bersama pemerintah,” sebutnya, kemarin (31/3)

Gus Muhdlor menjabarkan, beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pengelola mini market di Sidoarjo di antaranya, pertama pengelola harus taat aturan. Sehingga melengkapi perizinan adalah hal yang wajib. “Kedua, saya minta mini market jangan masuk di perkampungan. Karena itu akan sangat berdampak pada toko kelontong,” sambungnya.

Kemudian, Gus Mudhlor juga menekankan jika mini market yang beroperasi di Sidoarjo harus ada manfaatnya untuk masyarakat Sidoarjo. Hal itu dapat dilakukan dengan menyediakan rak khusus untuk produk UMKM setempat. Kemudian terkait selisih harga atau sumbangan yang dikumpulkan lewat mini market, diharapkan bisa dikerjasamakan dengan Baznas, Laziznu, atau lembaga-lembaga sosial lainnya di Sidoarjo.

Di lain pihak, Ketua DPRD Sidoarjo, Usman, mengungkapkan jika pihaknya belum menerima laporan terkait desakan moraturium mini market dari Komisi A. “Belum ada laporan yang disampaikan ke pimpinan,” katanya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Komisi A DPRD Sidoarjo terpaksa mendesak ada moratorium untuk mini market karena masih banyak mini market ilegal beroprasi di Sidoarjo. Kabid Perizinan Usaha DPMPTSP Heru Prasetyo menguraikan, dalam catatannya terdapat 583 mini market yang beroperasi di Sidoarjo. Terdiri dari 373 yang telah mengantongi izin dan 210 yang masih proses atau belum tuntas masalah perizinan.

Heru merincikan, untuk Indomaret ada 260 unit yang sudah berizin sedangkan yang berproses ada 75 unit. Untuk Alfamidi ada 33 yang berizin dan 15 yang belum. Serta untuk Alfamart ada 80 yang sudah berizin sementara yang belum ada 120 unit. (son/opi)

 

Most Read

Berita Terbaru


/