Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan mengungkapkan jika perlu ada langkah kongkrit dari Dukcapil dalam menentukan langkah pelayanan kepada masyarakat. Karena masyarakat juga banyak yang mengadu terkait salah satu layanan publik yang banyak dibutuhkan warga itu.
Tidak hanya berbasis online saja yang jelas banyak menuai kontroversi. “Misalnya delivery hasil atau bisa juga tetap membuka pelayanan, tapi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan pemeriksaan berkala," katanya.
Lebih jauh, politikus PKB itu menguraikan jika perlu adanya ada keterbukaan informasi publik yang jelas terkait pelayanan di Dukcapil. Hal itu baginya sangat penting dalam menunjukkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. "Reportnya juga dibuka ke publish. Ini sekaligus untuk kontrol publik sehingga bisa menghapus asumsi negatif dari masyarakat," terangnya.
Hal yang sama juga disampaikan anggota Komisi A DPRD Sidoarjo, Tarkit Erdianto. Selain pembenahan kualitas pelayanan, SDM dari Dukcapil menurutnya juga harus diperbarui.
Sebab hal itu sangat berpengaruh pada kualitas pelayanan. "Kami sudah sering sampaikan, kami siap dukung dari sisi anggarannya untuk meningkatkan jenis pelayanan Dukcapil,” tuturnya. (son/opi) Editor : Nofilawati Anisa