Kepala Dinkes Sidoarjo Syaf Satriawarman menyatakan, sarana prasarana kesehatan telah siap. Sementara itu, waktu pelaksanaan rapid test tersebut berlangsung hingga Sabtu (19/12). "Memang tiga hari ini masih belum banyak yang rapid," katanya.
Syaf berharap panitia, saksi dan yang terlibat di pilkades untuk bisa mengecek kesehatannya dengan rapid test demi mencegah penularan virus corona tersebut. "Semoga sesuai target. Sabtu tuntas," imbuhnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Fredik Suharto menegaskan, jika hasil rapid test reaktif, maka panitia harus diganti. Tujuannya, menghindari pesta demokrasi di tingkat desa jadi klaster baru Covid-19. "Seluruh proses harus melalui protokol kesehatan yang ketat," tegas mantan Camat Waru itu.
Perihal anggarannya, dia menyebut anggaran rapid test tersebut akan dicover melalui anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
Fredik mengimbau panitia pilkades agar segera melaksanakan rapid test ini. "Segera. Tidak perlu menunggu nanti," pintanya.
Sesuai surat dari Kemendagri dengan nomor 141/5483/BPD tertanggal 10 Desember 2020 berisi tentang hasil rapat koordinasi pemerintah pusat dan daerah terkait tindak lanjut persiapan pilkades serentak.
Dalam poin pertama surat tersebut dikatakan, pelaksanaan pilkades serentak 2020 diharapkan dapat dipersiapkan dengan menerapkan protokol yang baik. Hal itu sebagai bentuk pencegahan penyebaran Covid-19 dalam pelaksanaan pilkades nanti. Sehingga pemeriksaan dengan rapid test ini wajib dijalankan. (rpp/vga)
Editor : Nofilawati Anisa