RADAR SIDOARJO - Harapan untuk kembali mengenakan seragam sekolah masih disimpan keluarga M Zainal Abidin dan Dewi Umiya Wati. Keterbatasan ekonomi membuat dua dari empat anak pasangan asal Desa Tropodo, Kecamatan Waru, Sidoarjo, itu harus berhenti sekolah.
Kedua anak tersebut adalah WD, 18, dan IA, 16. WD sebelumnya bersekolah di SMA kawasan Waru, sedangkan IA merupakan siswa SMP swasta di Waru.
Baca Juga: Sembilan Sekolah Termasuk Santri Ponpes Manbaul Hikam Tanggulangin Sidoarjo Terdampak Keracunan MBG
WD berhenti sekolah sejak 2024 ketika masih duduk di kelas X. Sementara IA berhenti sekolah pada 2025 saat duduk di kelas IX. Saat itu, dia tinggal sekitar tiga bulan lagi menghadapi ujian.
Dewi Umiya Wati, 36, mengatakan, keputusan kedua anaknya berhenti sekolah dipengaruhi persoalan berbeda. WD disebut tidak betah di sekolah dan sempat ingin pindah ke sekolah lain. Sementara IA mengalami trauma setelah mendapat hukuman dari sekolah karena beberapa kali tidak masuk.
Baca Juga: SMA Antartika Sidoarjo Taklukkan Persaingan 42 Sekolah, Juara AXIS Nation Cup 2026 Sidoarjo
IA sebelumnya kerap absen karena harus merawat ibunya yang mengalami sakit lambung selama sekitar 10 bulan. Meski keluarga telah menjelaskan kondisi tersebut kepada pihak sekolah, IA tetap mendapat hukuman membersihkan kamar mandi.
"Sudah empat kali menyuruh IA sekolah. Tiga guru empat kali ke sini. Dikasih support selalu. IA sudah enggak mau, takutnya disuruh membersihkan kamar mandi lagi," ujar Dewi, Selasa (15/9).
Baca Juga: 22 Napi Lapas Porong Sidoarjo Kembali Sekolah, Kejar Paket Jadi Bekal Masa Depan
Menurut Dewi, pengalaman tersebut membuat IA trauma. Padahal, anak keduanya masih memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan. Hanya saja, dia tidak ingin kembali ke sekolah lama.
Dewi berharap IA mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan di sekolah lain, terutama yang lokasinya dekat dengan rumah dan sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga.
"Kalau saya selaku orang tua ingin mendapat ijazah, menyekolahkan lagi," ungkapnya.
Di sisi lain, persoalan ekonomi menjadi kendala lain yang dihadapi keluarga tersebut. Zainal yang menjadi tulang punggung keluarga bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan tidak menentu.
Sementara Dewi merupakan ibu rumah tangga yang juga merawat dua anak mereka yang masih duduk di bangku TK.
"Keluarga kami masuk desil dua," tuturnya.
Untuk pendidikan IA, keluarga sebelumnya harus membayar SPP sekitar Rp 190 ribu per bulan, belum termasuk uang saku dan biaya kegiatan sekolah. Sementara SPP WD sekitar Rp 250 ribu per bulan.
Beban keluarga bertambah karena dua anak lainnya yang merupakan saudara kembar juga sudah bersekolah di TK. Untuk biaya masuk saja, keluarga harus mengeluarkan sekitar Rp 2 juta untuk dua anak. Masing-masing juga dikenai SPP Rp 110 ribu per bulan.
Penghasilan Zainal sebagai pekerja bangunan yang tidak menentu membuat kondisi tersebut semakin berat. Dewi menyebut suaminya bahkan pernah tidak mendapatkan pekerjaan hingga sekitar dua bulan ketika proyek bangunan sedang sepi.
Ketua RT 99/RW 2, Maskuri Arif, membenarkan kondisi ekonomi keluarga tersebut. Menurutnya, penghasilan Zainal sangat bergantung pada ada tidaknya proyek bangunan.
"Namanya tukang batu itu kan terkadang satu minggu rutin, nanti setelah proyek selesai dia belum tentu ada kerjaan lagi. Nilainya tukang batu sampai Rp 150 ribu sampai Rp 200 ribu sekarang. Tapi itu pun tidak selalu rutin setiap hari," jelasnya.
Maskuri menilai persoalan ekonomi turut memperbesar masalah pendidikan yang dihadapi kedua anak tersebut. Apalagi, keluarga harus memenuhi kebutuhan empat anak.
Namun, dia menegaskan persoalan Irhas tidak semata-mata berkaitan dengan biaya pendidikan. Pengalaman mendapat hukuman saat sekolah juga menjadi faktor yang membuat anak tersebut enggan kembali ke sekolah.
"Yang kedua awalnya juga ekonomi. Terus mungkin dia waktu itu ada masalah sering tidak masuk karena merawat ibunya. Setelah itu ada trauma, khawatir dibully lagi atau mendapat hukuman seperti sebelumnya," katanya.
Maskuri berharap Pemkab Sidoarjo dapat turun tangan membantu kedua anak tersebut agar kembali mengenyam pendidikan. Dia juga mendorong pemerintah lebih mengoptimalkan peran RT dan RW dalam mendata kondisi warga secara langsung.
"Saya berharap anak ini bisa dibantu untuk bersekolah lagi. Namanya anak prinsipnya juga tidak sama. Barangkali bisa disampaikan untuk lebih memperhatikan anak yang dianggap kurang mampu," ujarnya.
Menurutnya, anak dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi membutuhkan pendekatan yang lebih sensitif. Dengan begitu, persoalan yang dihadapi tidak berkembang menjadi alasan untuk meninggalkan sekolah.
Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sidoarjo menyatakan akan segera menindaklanjuti persoalan tersebut setelah mendapat konfirmasi. (dik/vga)
Editor : Vega Dwi AristaSumber : radar sidoarjo