Oleh: Ana Alfianti
Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.
Pelayanan publik dikatakan baik jika memenuhi beberapa asas-asas kepentingan umum. Di antaranya kesamaan hak, profesional, keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan waktu, serta kecepatan dan kemudahan.
Lantas bagaimana dengan pelayanan publik di Indonesia ?
Kualitas layanan publik yang ada di Indonesia masih kurang baik. Dimana masih banyak terjadi kasus pelayanan publik yang dianggap kurang berpihak kepada masyarakat. Seperti pelayanan yang berbelit-belit, terkadang dalam waktu penyelesaian masih terlambat, dan tidak ramah kepada masyarakat.
Dari beberapa kasus tersebut Indonesia belum menerapkan pelayanan publik yang baik.
Dalam kesimpulannya, pelayanan publik yang responsif sangat penting untuk diterapkan terutama di Indonesia. Indonesia perlu memperbaiki pelayanan publik agar lebih responsif sehingga masyarakat merasa puas dengan pelayanan publik yang ada.
Maka kualitas pelayanan publik yang tadinya buruk berganti menjadi pelayanan publik yang baik.
Dalam era digital, penggunaan teknologi informasi dapat mempermudah akses dan efisiensi layanan publik. (*)