RADAR SIDOARJO - Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) disiapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat desa. Tak sekadar menyediakan kebutuhan pokok, koperasi ini juga bakal menjadi pusat penyaluran barang bersubsidi, bantuan sosial (bansos), hingga menyerap hasil panen petani.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, pengelolaan KDMP harus melibatkan pemerintah desa agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Kepala desa diminta aktif mengawasi operasional koperasi sekaligus memastikan penyaluran bantuan dan barang bersubsidi tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat meninjau KDMP Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Kamis (15/10) sore. Peninjauan itu turut dihadiri Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Ketiganya didampingi Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, Direktur Utama Perum Bulog Letjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), serta Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana.
Zulkifli mengatakan, KDMP merupakan milik masyarakat desa yang harus dikelola secara profesional dengan pengawasan kepala desa, ketua koperasi, dan manajer. Kepala desa yang bertindak sebagai ketua dewan pengawas diminta melakukan pemantauan secara rutin.
"Koperasi ini punya bapak, punya ibu, warga desa. Pak kades harus setiap hari mengontrol ini," tegasnya.
Menurut dia, keberadaan KDMP harus mempermudah masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dan barang bersubsidi tanpa melalui perantara yang justru memperpanjang rantai distribusi.
Dengan adanya koperasi di setiap desa, pelayanan diharapkan lebih dekat dengan masyarakat. Penyaluran bantuan juga bisa lebih terkontrol karena pengelola mengenal kondisi warga di wilayahnya.
Zulkifli menekankan, penerima bantuan harus benar-benar memenuhi kriteria. Jangan sampai bantuan yang seharusnya diterima masyarakat yang berhak justru jatuh kepada warga yang tidak memenuhi ketentuan.
"Jangan orang kaya dapat. Yang melayani di desa ada manajer, ketua koperasi, dan dewan pengawas yang dijabat kepala desa. Ini lebih dekat karena koperasi ini milik desa langsung," ujarnya.
Selain menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok dan barang bersubsidi, KDMP juga diproyeksikan berperan sebagai offtaker atau pembeli hasil produksi petani.
Zulkifli mencontohkan, ketika harga gabah atau beras di pasaran mengalami penurunan, koperasi dapat membantu menyerap hasil panen petani sesuai ketentuan harga pemerintah. Selanjutnya, hasil serapan tersebut dapat disalurkan melalui Bulog.
Dengan skema tersebut, koperasi diharapkan mampu membantu menjaga kestabilan harga sekaligus memberikan kepastian pasar bagi petani.
"Kalau harga di luar jatuh, koperasi ini menjadi offtaker. Bulog nanti akan membeli," jelasnya.
Dia juga menyebut, berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan program subsidi pemerintah, termasuk pupuk dan alat mesin pertanian (alsintan), dapat diakses melalui koperasi yang telah siap beroperasi.
Namun, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap menyesuaikan kesiapan masing-masing KDMP.
Zulkifli juga mendorong KDMP menjadi wadah pemasaran produk unggulan desa. Produk makanan, kerajinan, hingga hasil usaha masyarakat dapat dipasarkan melalui koperasi sehingga memiliki jangkauan pasar yang lebih luas.
Untuk mendukung hal tersebut, sistem digital tengah disiapkan agar koperasi di berbagai daerah dapat saling terhubung. Melalui jaringan tersebut, antarkoperasi di Jawa Timur maupun wilayah lain di Indonesia diharapkan bisa bertukar informasi dan memasarkan produk masing-masing.
"Koperasi ini bisa memasarkan hasil karya desa ke seluruh Indonesia. Nanti seluruh koperasi bisa nyambung, sehingga bisa tukar informasi dan tukar produk," katanya.
Dia berharap, KDMP tidak hanya menjadi tempat transaksi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi desa yang membuka peluang usaha bagi masyarakat, terutama generasi muda.
Dalam kesempatan itu, Zulkifli mengakui pembangunan dan operasional KDMP masih menghadapi sejumlah kekurangan. Menurut dia, program berskala besar yang melibatkan puluhan ribu koperasi serta lintas kementerian dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut membutuhkan proses untuk mencapai hasil optimal.
Dia menyebut, sebanyak 10.070 koperasi menjadi bagian dari tahapan peninjauan selama delapan hari. Pemerintah akan melanjutkan pemeriksaan secara bertahap terhadap koperasi lainnya.
Targetnya, jumlah koperasi yang selesai dibangun terus bertambah hingga mencapai sekitar 35 ribu unit pada bulan ini, dari total sasaran 80 ribu unit yang disebutkannya.
"Ini pekerjaan besar, menyangkut puluhan ribu dan melibatkan lintas kementerian serta BUMN. Pasti ada kekurangan di sana-sini. Tapi ini sudah memulai sesuatu yang baru agar ekonomi bisa tumbuh dari desa," ungkapnya.
Zulkifli juga mengapresiasi keterlibatan TNI dalam percepatan pembangunan KDMP. Menurut dia, dukungan tersebut membantu mempercepat pembangunan dibandingkan jika seluruh pekerjaan harus melalui proses tender satu per satu.
Sementara itu, dalam peninjauan di Desa Tambakrejo, rombongan menteri melihat langsung sejumlah fasilitas koperasi, mulai dari gerai kebutuhan pokok, gudang, hingga fasilitas penyimpanan dan distribusi pupuk.
Zulkifli menilai ketersediaan barang kebutuhan pokok di KDMP Tambakrejo sudah cukup lengkap. Ke depan, pemerintah berharap koperasi tersebut dapat menjalankan fungsi distribusi, pelayanan masyarakat, dan pengembangan usaha desa secara optimal. (dik)
Editor : Vega Dwi AristaSumber : radar sidoarjo