RADAR SIDOARJO - Selama sekitar enam bulan, M Masbukhin, 41, warga RT 1/RW 2 Dusun Sudimoro Utara, Desa Sudimoro, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo, hanya menjalani perawatan di rumah. Kondisinya semakin lemah akibat diabetes kronis hingga beberapa jarinya harus diamputasi.
Masbukhin yang belum menikah itu tinggal seorang diri. Perawatan selama ini dilakukan secara bergantian oleh bude, pakde, dan kakaknya. Untuk merawat luka akibat diabetes, keluarga mendatangkan tenaga medis dari layanan kesehatan swasta.
Kondisinya baru mendapat perhatian lebih lanjut setelah warga melaporkannya kepada Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Moch Dhamroni Chudlori. Selasa (18/8), Dhamroni bersama Kepala Puskesmas Tulangan dr Teguh Arif Dwianto datang langsung melihat kondisi Masbukhin.
Dari pemeriksaan awal, kondisi umum Masbukhin dinilai lemah. Kadar gula darahnya juga sangat tinggi. Infus yang sebelumnya diberikan ternyata hanya untuk membantu pembersihan luka, bukan untuk menangani penyakit diabetesnya secara menyeluruh.
Baca Juga: Rumah Sakit Pusura Candi Sidoarjo Dekatkan Layanan Kesehatan ke Warga lewat CFD dan Khitan Massal
“Ini sudah enam bulan, diabetes akut, ada beberapa jarinya yang diamputasi dan kondisinya lemah. Tadi sudah dicek bersama Pak Kepala Puskesmas Tulangan, kondisi darahnya drop,” kata Dhamroni.
Melihat kondisi tersebut, Dhamroni langsung berkoordinasi dengan RSUD RT Notopuro Sidoarjo agar Masbukhin segera mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.
Baca Juga: 14 RTLH Mulai Dibedah April, Bupati Sidoarjo Sidak Rumah Warga Sakit di Kureksari
“Kami berkoordinasi dengan RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo untuk bisa dirujuk ke sana dan ditangani medis. Untuk perawatannya nanti kami serahkan sepenuhnya kepada pihak rumah sakit,” ujarnya.
Dhamroni juga menyoroti kondisi sosial Masbukhin. Meski masuk dalam data desil lima, selama ini dia disebut belum pernah menerima bantuan sosial. Satu-satunya fasilitas yang dimiliki adalah PBI JKN atau kepesertaan BPJS yang iurannya ditanggung pemerintah.
Menurut Dhamroni, kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembenahan pendataan warga kurang mampu, termasuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Ini butuh pembenahan secara cepat dan perlu evaluasi secara menyeluruh. Pilar-pilar sosial harus melakukan screening terhadap warga tidak mampu yang belum tercatat maupun yang sudah tercatat tetapi ada kekeliruan desil,” tegasnya.
Dia meminta persoalan sosial tidak hanya dibebankan kepada satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, pemerintah desa, hingga perangkat terkait lainnya harus bergerak bersama untuk menemukan warga yang membutuhkan bantuan.
“Tidak boleh di Sidoarjo hanya karena miskin tidak bisa mengakses pendidikan. Hanya karena alasan miskin tidak bisa mengakses kesehatan. Ini tanggung jawab dan kewajiban pemerintah,” katanya.
Dhamroni juga mendorong Dinas Kesehatan melalui puskesmas dan bidan desa lebih aktif melakukan pemantauan terhadap warga kurang mampu yang belum tersentuh layanan pemerintah. Termasuk warga yang belum memiliki jaminan kesehatan agar segera didaftarkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai.
Dhamroni pun meminta masyarakat ikut berperan aktif. Jika mengetahui ada tetangga yang mengalami kondisi serupa, warga diminta segera melapor kepada RT, RW, pemerintah desa, puskesmas, atau bidan desa.
“Minimal melaporkan ke RT, RW, desa. Kalau urusannya kesehatan bisa ke puskesmas melalui bidan desa. Sinergitas itu yang memang dibutuhkan,” pungkasnya.
Menurut dia, kepedulian warga dan sinergi lintas sektor menjadi kunci agar kasus warga miskin yang membutuhkan bantuan kesehatan, sosial, maupun pendidikan tidak kembali luput dari perhatian pemerintah.
Sementara itu, Kepala Puskesmas Tulangan dr Teguh Arif Dwianto menjelaskan, Masbukhin mengalami diabetes kronis. Selama ini pengobatan dilakukan melalui layanan kesehatan swasta dengan mendatangkan perawat untuk merawat luka akibat diabetes.
Berdasarkan pemeriksaan Selasa (18/8), kondisi umum pasien lemah dan kadar gula darahnya sangat tinggi. Karena itu, pihak puskesmas mengambil langkah untuk merujuknya ke rumah sakit.
“Memang perlu dirujuk karena keadaan umumnya lemah dan gula darahnya juga sangat tinggi. Kami langsung inisiatif untuk merujuk agar mendapatkan pelayanan yang semestinya sesuai prosedur,” jelas Teguh.
Teguh mengatakan, selama ini Puskesmas Tulangan tidak mengetahui kondisi Masbukhin karena pasien tidak berobat di puskesmas. Kepesertaan BPJS juga tidak selalu terdaftar di puskesmas karena peserta dapat memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) lain, seperti klinik swasta atau dokter praktik.
“Kalau selama ini mereka nyaman dengan FKTP-nya, kami tidak bisa intervensi. Baru setelah menjadi masalah sosial, kami ikut turun,” terangnya. (dik/vga)
Editor : Vega Dwi AristaSumber : radar sidoarjo