Pendapatan Capai Rp 3 Miliar, Kondisi Rusunawa Pucang Sidoarjo Justru Memprihatinkan

Diky Putra Sansiri • Dipublikasikan Senin, 10 Agustus 2026 | 16:32 WIB
KURANG LAYAK: Wabup Sidoarjo Mimik Idayana saat sidak di Rusunawa Pucang Sidoarjo, Senin (10/8). (DIKY SANSIRI/RADAR SIDOARJO)
KURANG LAYAK: Wabup Sidoarjo Mimik Idayana saat sidak di Rusunawa Pucang Sidoarjo, Senin (10/8). (DIKY SANSIRI/RADAR SIDOARJO)

RADAR SIDOARJO - Pendapatan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) milik Pemkab Sidoarjo mencapai sekitar Rp 3 miliar per tahun. Namun, besarnya pemasukan tersebut dinilai belum sebanding dengan kondisi fasilitas yang diterima penghuni.

Hal itu terlihat saat Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Rusunawa Pucang Sidoarjo, Senin (10/8) pagi. Dalam sidak tersebut, Mimik menemukan berbagai persoalan, mulai dari lingkungan yang kotor, saluran air tidak lancar, tembok bangunan rusak, minim penerangan, hingga kebocoran atap.

Baca Juga: Empat Mantan Kadis Perkim Sidoarjo Divonis Bersalah Korupsi Rusunawa Tambaksawah, Ini Rincian Hukumannya

Kerusakan ditemukan di sejumlah bagian dari tiga gedung Rusunawa Pucang. Bahkan, terdapat bagian bangunan yang mengalami kerusakan akibat kebocoran berulang sehingga membutuhkan penanganan segera.

Mimik menegaskan, pendapatan rusunawa semestinya dapat dialokasikan kembali untuk biaya perawatan dan renovasi fasilitas. Terlebih, para penghuni rutin membayar sewa setiap bulan sehingga hak mereka untuk mendapatkan hunian yang layak harus dipenuhi.

“Kalau dari lima rusun Rp 3 miliar sekian. Itu harusnya dikembalikan untuk biaya renovasi atau perawatan,” kata Mimik.

Baca Juga: Ini Kesaksian Mantan Bupati Sidoarjo saat Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi Rusunawa Tambaksawah

Dia meminta Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim CKTR), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sidoarjo segera turun langsung mengecek kondisi rusunawa.

Menurut Mimik, pengecekan tidak cukup hanya dilakukan dari balik meja. Organisasi perangkat daerah (OPD) terkait harus melihat langsung kondisi bangunan dan fasilitas yang digunakan masyarakat.

Baca Juga: Ungkap Adanya Kekurangan Setoran Tiap Bulan ke Pemdes dalam Sidang Kasus Korupsi Rusunawa Tambaksawah Sidoarjo

“BPKAD harus turun ke sini. Bappeda harus turun, jangan di kantor saja. Turun, lihat kondisinya seperti ini. Kalau hanya di kantor, mereka tidak paham,” tegasnya.

Persoalan kebersihan juga menjadi sorotan. Tiga gedung Rusunawa Pucang yang memiliki hingga lima lantai hanya ditangani oleh dua tenaga kebersihan. Mimik menilai jumlah tersebut tidak sebanding dengan luas kawasan yang harus dirawat.

Baca Juga: Sidang Saksi Dugaan Kasus Korupsi Rusunawa Tambaksawah Ungkap MoU Bupati Sidoarjo dengan Kades

Selain membersihkan bagian dalam gedung, petugas juga harus menangani halaman dan lingkungan sekitar rusunawa yang terlihat dipenuhi sampah.

“Kedisiplinan kebersihan. Itu sangat tidak layak. Tiga gedung hanya ada dua orang tenaga kebersihan. Ini tidak manusiawi,” ujarnya.

Karena itu, Mimik meminta Pemkab Sidoarjo segera melakukan pembenahan, terutama terhadap fasilitas dasar seperti penerangan, kebersihan, keamanan, dan sistem pengawasan.

Dia juga menyoroti belum tersedianya kamera pengawas atau CCTV di kawasan rusunawa. Sementara itu, persoalan kebocoran atap dinilai harus segera ditangani agar kerusakan bangunan tidak semakin parah.

“Segera harus dibenahi supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan,” katanya.

Mimik menilai pelayanan dan pengelolaan Rusunawa Pucang saat ini belum maksimal. Dia memperkirakan pemenuhan fasilitas di rusunawa tersebut baru mencapai sekitar 40 hingga 45 persen.

Rusunawa Pucang memiliki 217 kamar. Saat ini, jumlah penghuni mencapai lebih dari 200 orang atau sekitar 85 persen dari total kapasitas. Besaran tarif sewa berbeda berdasarkan posisi lantai. Untuk unit dengan tarif tertinggi sekitar Rp 540 ribu per bulan, biaya tersebut sudah termasuk listrik dan air.

Selain kondisi bangunan dan kebersihan, penghuni juga menyampaikan keluhan mengenai asap yang diduga berasal dari aktivitas pabrik di sekitar Rusunawa Pucang.

Mimik mengaku akan berkoordinasi dengan pihak pabrik terkait keluhan tersebut. Sebab, warga menyebut asap terutama terasa pada malam hari dan membuat sebagian penghuni terganggu.

“Ada yang anaknya sesak,” ungkapnya.

Dalam sidak tersebut, Mimik juga meminta OPD terkait melakukan pendataan setiap unit kamar secara lengkap. Pendataan diperlukan untuk memastikan pengelolaan rusunawa berjalan tertib dan hunian ditempati sesuai ketentuan.

Di sisi lain, Mimik mengingatkan penghuni agar turut menjaga kebersihan dan fasilitas bersama. Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa kepedulian masyarakat yang tinggal di rusunawa.

“Tempat tinggal yang bersih mencerminkan penghuninya. Mari kita jaga bersama, rawat fasilitas yang ada dan saling mengingatkan antarwarga,” pesannya.

Keluhan mengenai minimnya tenaga kebersihan juga disampaikan penghuni Rusunawa Pucang. Tika, penghuni Blok C yang telah tinggal di rusunawa tersebut sejak 2017, mengatakan kebersihan menjadi salah satu persoalan yang paling dirasakan warga.

Sementara itu, Retno, penghuni Blok A yang telah menetap selama 13 tahun, menyambut baik kedatangan Wakil Bupati. Menurutnya, sidak tersebut menjadi kesempatan bagi warga menyampaikan berbagai keluhan secara langsung kepada pemerintah.

“Bisa untuk menyampaikan unek-unek, karena memang banyak yang harus dibenahi di sini,” ujarnya.

Dia berharap aspirasi warga tidak berhenti pada sidak, tetapi segera ditindaklanjuti dengan perbaikan nyata, terutama menyangkut kebersihan, infrastruktur, penerangan, keamanan, dan fasilitas umum. (dik/vga)

Editor : Vega Dwi Arista
Sumber : radar sidoarjo
Rusunawa Pendapatan Pucang Wabup Mimik Idayana