RADAR SIDOARJO - Bupati Sidoarjo Subandi, menegaskan tidak ingin proyek-proyek pembangunan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2026 kembali mengalami keterlambatan seperti yang terjadi pada sejumlah pekerjaan di tahun sebelumnya.
Menurutnya, berbagai persoalan keterlambatan maupun deviasi pekerjaan harus menjadi bahan evaluasi bersama agar tata kelola pembangunan di Kabupaten Sidoarjo semakin baik dan profesional.
Baca Juga: Proyek Betonisasi Jalan di Sidoarjo Ditarget Rampung November 2026
“Kita ingin berbenah. Kita koreksi persoalannya sampai di mana. Ke depan kontraktor harus bekerja tepat waktu dan mutunya harus bagus,” tegas Subandi, Selasa (23/6).
Ia menekankan, fungsi pengawasan tidak cukup hanya dilakukan secara administrasi, tetapi harus disertai pengecekan langsung di lapangan. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan konsultan pengawas diminta lebih aktif memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai kontrak dan spesifikasi.
Baca Juga: Daftar Proyek Rehabilitasi Gedung Sekolah di Sidoarjo yang Dikerjakan Tahun Ini
“Kalau ada pekerjaan yang tidak bagus harus diberikan catatan. Pengawasan harus dilakukan ketat karena baik buruknya pembangunan Sidoarjo tergantung pada komitmen kita bersama,” ujarnya.
Subandi juga menegaskan tidak ingin lagi proyek pemerintah berujung pada keterlambatan yang berakibat denda. Menurutnya, proyek yang molor menunjukkan adanya proses yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Baca Juga: Balap Liar Masih Marak, Ini Perkembangan Proyek Sirkuit di Sedati Sidoarjo
“Saya tidak suka pekerjaan sampai terkena denda karena molor, karena itu menunjukkan ada yang tidak berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa seluruh pembangunan menggunakan anggaran yang bersumber dari masyarakat, sehingga setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan dengan hasil pekerjaan yang berkualitas dan tepat waktu.
Baca Juga: Aspal Proyek Jembatan Jalan Raya Trosobo Taman Sidoarjo Kembali Rusak
“Mari bersama-sama membangun Sidoarjo dengan penuh amanah. Uang yang digunakan untuk pembangunan adalah uang rakyat, sehingga harus dipertanggungjawabkan dengan baik,” tuturnya.
Lebih lanjut, Subandi secara khusus mewanti-wanti para PPK agar tidak lengah dalam menjalankan fungsi pengawasan. Jika ditemukan indikasi keterlambatan, ia meminta agar segera dilakukan langkah penanganan sebelum masalah semakin besar.
“Kepada para PPK saya minta betul-betul melakukan pengawasan. Kalau ada keterlambatan harus segera ditindaklanjuti,” tandasnya.
Menurutnya, pengawasan ketat juga menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola proyek pemerintah serta menindaklanjuti arahan pencegahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi agar potensi masalah dapat diantisipasi sejak dini.
Ia optimistis pembangunan di Kabupaten Sidoarjo akan berjalan lebih lancar apabila seluruh pihak—mulai dari kontraktor, PPK, hingga konsultan pengawas—menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal.
“Saya yakin kalau semua bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya, pembangunan akan berjalan lancar dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (dik/vga)
Editor : Vega Dwi Arista