RADAR SIDOARJO - Setiap hari, sebanyak 892,26 ton sampah dihasilkan masyarakat dan masuk ke sistem pengelolaan persampahan.
Ironisnya, lebih dari separuh volume tersebut masih berakhir langsung di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Griyo Mulyo Jabon, Sidoarjo, sementara puluhan ton lainnya justru dibuang sembarangan di berbagai titik.
Baca Juga: Persoalan Sampah Masih Jadi PR, Pemkab Sidoarjo Siapkan Sanksi Tegas untuk Pelanggar
Kondisi itu menjadi alarm serius bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.
Pasalnya, jika pola pengelolaan sampah tidak segera dibenahi, kapasitas TPA Griyo Mulyo Jabon diproyeksikan hanya mampu menampung sampah hingga tujuh tahun ke depan.
Baca Juga: Sampah Liar Kian Marak, DLHK Sidoarjo Siagakan 700 Petugas dan CCTV
Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo, timbulan sampah harian mencapai 892,26 ton.
Dari jumlah tersebut, sekitar 86,58 ton atau 9,70 persen merupakan sampah liar yang dibuang di lokasi tidak semestinya.
Baca Juga: Sidak Sampah di Penatarsewu Sidoarjo, Bupati Subandi Soroti Pengelolaan Tak Sesuai Aturan
Selain itu, sebanyak 534 ton atau sekitar 59 persen sampah masih dibuang langsung ke TPA setiap hari.
Kondisi semakin memprihatinkan karena volume sampah tercampur yang masuk ke TPA mencapai 77,24 persen, menunjukkan masih rendahnya budaya pemilahan sampah dari sumbernya.
Baca Juga: Sampah Libur Lebaran di Sidoarjo Capai 18,99 Ton, Didominasi Sisa Petasan
Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan bahwa persoalan sampah tidak bisa dibebankan hanya kepada DLHK.
Menurutnya, penanganan sampah harus menjadi tanggung jawab bersama mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat di tingkat paling bawah.
"Tugas penanganan sampah ini bukan hanya DLHK, tetapi menjadi tugas kita bersama, mulai pemerintah daerah, camat, desa, RT hingga masyarakat," tegas Subandi, Senin (8/6).
Sebagai langkah awal, Pemkab Sidoarjo tengah melakukan pemetaan menyeluruh terhadap kondisi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) yang tersebar di berbagai wilayah.
Pemetaan itu dilakukan untuk mengetahui kondisi riil di lapangan sekaligus menentukan kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
"Kita berusaha memetakan semua persoalan TPS 3R yang ada di Sidoarjo," ujarnya.
Subandi menjelaskan, seluruh kebijakan dan program penanganan sampah nantinya akan disusun berdasarkan hasil pemetaan tersebut serta disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, langkah pembenahan tidak bisa lagi ditunda. Jika tidak segera dimulai, persoalan sampah akan semakin sulit dikendalikan dan berpotensi menjadi masalah yang lebih besar di masa depan.
"Kalau tidak mulai hari ini, persoalan sampah tidak akan pernah selesai. Semua harus bergerak sesuai tugas masing-masing," katanya.
Selain penguatan fasilitas pengolahan sampah di tingkat desa, Pemkab Sidoarjo juga mendorong transformasi pengelolaan persampahan berbasis digital.
Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait diminta memanfaatkan dashboard digital untuk memantau kondisi TPS 3R, layanan pengangkutan sampah, hingga tingkat kepatuhan pembayaran retribusi masyarakat.
"Semua harus menggunakan dashboard. Nanti akan terlihat TPS 3R yang sudah berjalan baik, yang masih perlu pembenahan, termasuk wilayah dengan retribusi yang masih rendah," tutur Subandi.
Ia juga meminta dukungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memperkuat sistem teknologi informasi yang akan digunakan dalam pengelolaan data persampahan tersebut.
"Saya juga minta tolong Kominfo untuk membantu dari sisi teknologi informasinya," imbuhnya.
Hasil pemetaan TPS 3R nantinya akan menjadi dasar penyusunan program dan penganggaran untuk meningkatkan kapasitas pengolahan sampah di tingkat desa.
Pemkab berharap langkah tersebut mampu mengurangi ketergantungan terhadap TPA Griyo Mulyo Jabon sekaligus menekan volume sampah yang terus meningkat dari tahun ke tahun. (dik/vga)
Editor : Vega Dwi Arista