RADAR SIDOARJO - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kian serius mempercepat digitalisasi transaksi daerah.
Melalui evaluasi Championship TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) 2025 dan persiapan Championship TP2DD 2026, komitmen itu diarahkan untuk satu tujuan besar, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menutup celah kebocoran anggaran secara transparan dan terukur.
Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan bahwa transformasi transaksi non-tunai menjadi kunci utama penguatan keuangan daerah ke depan.
Menurutnya, sistem digital akan memudahkan pengawasan sekaligus meningkatkan akurasi pendapatan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Anggaran dapat dijamin transparansi dan meningkatkan PAD Sidoarjo secara terukur,” ujar Subandi saat High Level Meeting TP2DD di Pendopo Delta Wibawa, Senin (6/4).
Ia mengungkapkan, capaian TP2DD Sidoarjo pada 2025 patut diapresiasi. Di tingkat Jawa-Bali, Sidoarjo berhasil meraih peringkat ketiga, termasuk dalam kategori kelembagaan terbaik dan program unggulan terbaik nasional untuk Aplikasi My Retribusi. Bahkan, indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) mencapai 99,5 persen, tertinggi di Jawa Timur (Jatim).
Baca Juga: Bupati Sidoarjo Subandi Takziah Rumah Duka Korban Kecelakaan Praja IPDN, Anak Camat Wonoayu
Tak hanya itu, pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI) di Sidoarjo juga menjadi yang tertinggi di Jawa Timur dan peringkat keempat nasional.
Namun, Subandi menekankan bahwa capaian tersebut bukan akhir. Ia ingin seluruh OPD semakin disiplin dalam memanfaatkan sistem digital, termasuk melalui dashboard monitoring pendapatan secara real time.
Baca Juga: Perkuat Sinergi, Bupati Sidoarjo Subandi Terima Kunjungan Dankodaeral V Surabaya
“Kalau kita bisa melihat, saya yakin semuanya yang diinginkan pimpinan daerah akan berjalan, asalkan kerja sama dan kolaborasi tetap terjaga,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya digitalisasi di sektor layanan publik seperti puskesmas dan pasar tradisional. Menurutnya, pendampingan harus dilakukan secara rutin agar sistem non-tunai benar-benar diterapkan.
“Saya tiap bulan akan tanya laporannya. Puskesmas ini sudah berapa persen non tunainya. Pasar juga kita dampingi, karena di sana masih banyak transaksi manual,” katanya.
Selain itu, Subandi menargetkan optimalisasi retribusi pasar yang selama ini dinilai masih rendah. Digitalisasi diharapkan mampu menutup kekurangan Transfer Kas Daerah (TKD) dari pusat yang mencapai sekitar Rp 646 miliar.
“Kita tutupi dengan peningkatan PAD. Kalau ini dilakukan, saya yakin semua program akan jalan,” ujarnya.
Senada, Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, berharap digitalisasi mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus meminimalkan kebocoran.
“Mudah-mudahan ini betul-betul terwujud untuk meningkatkan PAD dan mengurangi kebocoran yang selama ini masih ada,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Dra. Noer Rochmawati, M.Si., Ak., menjelaskan bahwa TP2DD merupakan tim lintas instansi yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari Bank Indonesia, OJK, hingga perbankan daerah.
Ia menyebut, keberhasilan Sidoarjo meraih peringkat tiga nasional tak lepas dari kuatnya kolaborasi antar-OPD dalam mengembangkan sistem digital, termasuk aplikasi My Retribusi yang dibuat secara mandiri tanpa biaya dari APBD untuk pihak ketiga.
“Yang dinilai itu bukan hanya jumlah digitalisasinya, tapi komitmen tim dalam mendorong implementasi. Tahun kemarin kita masif di retribusi dan hasilnya juara tiga nasional,” jelasnya.
Ia menambahkan, ke depan TP2DD juga mulai mengkaji penerapan QRIS Tap atau pembayaran tanpa pindai barcode. Meski saat ini lebih banyak digunakan di sektor transportasi, peluang penerapannya di sektor retribusi daerah masih terus dipelajari.
“QRIS Tap ini masih kita lihat potensinya. Kita sesuaikan dengan karakter wajib pajak dan retribusi di Sidoarjo,” ujarnya.
Di sisi lain, perwakilan dari Satgas P2DD dari Kemenko Perekonomian RI, Alexcius Winang Bayu Seno, menekankan pentingnya keterlibatan seluruh OPD dalam mendukung digitalisasi daerah.
Menurutnya, selama ini pemahaman terkait TP2DD masih terpusat di BPPD, sehingga perlu diperluas agar implementasi di lapangan lebih optimal.
“Kami berharap pemahaman TP2DD tidak hanya di BPPD, tapi juga dimiliki seluruh OPD, sehingga digitalisasi tidak berjalan sendiri,” jelasnya. (dik/vga)
Editor : Vega Dwi Arista