RADAR SIDOARJO - Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dalam mendorong kemandirian fiskal daerah kian serius. Salah satunya dengan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya BPR Delta Artha Perseroda, sebagai penggerak ekonomi sekaligus penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Direktur Utama BPR Delta Artha Perseroda Sofia Nurkrisnajati Atmaja menegaskan, BPR Delta Artha siap menjalankan mandat tersebut melalui dua langkah strategis, yakni penguatan program Kredit Usaha Rakyat Daerah (Kurda) serta pengelolaan payroll (gaji) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan P3K paruh waktu.
“Tahun 2026 kami memperbanyak alokasi subsidi bunga Kurda agar semakin banyak pelaku usaha dan UMKM di Sidoarjo yang bisa mengakses pembiayaan dengan mudah dan terjangkau,” ujar Sofia, Rabu (28/1).
Program Kurda sendiri menjadi salah satu andalan BPR Delta Artha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Melalui skema ini, pelaku usaha dapat mengajukan pinjaman dengan plafon hingga Rp 10 juta tanpa jaminan, cukup menggunakan Surat Keterangan Usaha (SKU).
Sementara itu, untuk pinjaman di atas Rp 10 juta, Sofia menjelaskan bahwa debitur dapat mengajukan pembiayaan dengan jaminan berupa BPKB kendaraan atau sertifikat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kurda kami rancang agar benar-benar menjangkau pelaku usaha kecil. Harapannya, UMKM bisa naik kelas dan berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.
Tak hanya fokus pada pembiayaan UMKM, BPR Delta Artha juga mendapat kepercayaan dari Pemkab Sidoarjo untuk mengelola gaji atau payroll P3K dan P3K paruh waktu.
Kepercayaan tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat kinerja BUMD sekaligus meningkatkan PAD.
“Ini merupakan mandat penting bagi kami. Optimalisasi pengelolaan payroll diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD Kabupaten Sidoarjo, yang pada akhirnya kembali mendukung APBD,” tandasnya.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan payroll tersebut dilakukan secara simbolis bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. (dik/vga)
Editor : Vega Dwi Arista