RADAR SIDOARJO - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar memimpin prosesi groundbreaking pembangunan ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Kamis (11/12).
Proyek strategis ini menelan anggaran Rp 125,3 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembangunan akan dilakukan di lokasi baru seluas 3.700 meter persegi di Jalan Siwalanpanji II, Desa Siwalanpanji, Kecamatan Buduran.
Muhaimin menegaskan bahwa relokasi dan pembangunan ulang ponpes merupakan langkah penting untuk menjamin keselamatan para santri.
“Akses lokasi bangunan lama tidak sesuai standar keamanan. Saat terjadi bencana, proses evakuasi menyulitkan petugas karena alat berat sulit masuk,” ujarnya.
Proyek ini dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU) dan berada dalam koordinasi satuan tugas lintas kementerian, mulai Kemenag, ATR/BPN, hingga pemerintah daerah.
Menurutnya, pembangunan tersebut juga menjadi momentum perbaikan menyeluruh bagi sarana pendidikan di Indonesia.
“Ini momentum untuk bersama-sama mengingatkan perlunya kolaborasi pemerintah dan lembaga pendidikan, khususnya pesantren. Mari melakukan audit dan evaluasi atas prasarana dan sarana siswa, santri, dan anak didik semuanya,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh pesantren di Jawa Timur memperkuat komitmen terhadap peningkatan keamanan bangunan dan kualitas pendidikan.
“Semua pesantren hadir dan berkomitmen terus melakukan perbaikan terencana, sehingga tidak ada kecelakaan maupun rasa tidak aman. Perlindungan kepada para siswa dan santri harus kuat,” tambahnya.
Selain penguatan fisik bangunan, pemerintah melalui Kemenko PM menekankan pentingnya pembaruan kurikulum. Pesantren didorong menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai ilmu agama dan akademik, tetapi juga memiliki keterampilan hidup.
“Kurikulum harus komprehensif. Kita memasukkan cara pandang pemberdayaan ke dalam kurikulum pesantren agar para santri mandiri ketika lulus, baik sebagai tenaga kerja terampil maupun pengusaha,” jelasnya.
Saat ini, satuan tugas lintas kementerian telah mengaudit kekuatan bangunan pada 80 pesantren di sembilan provinsi. Pesantren di daerah rawan bencana akan mendapatkan penanganan khusus.
“Daerah terdampak ini sangat khusus dan amat mendalam penderitaannya. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, harus berkolaborasi dengan pengasuh pesantren dan masyarakat,” ujarnya.
Dia juga meminta masyarakat aktif melaporkan bangunan pendidikan yang dinilai rawan.
“Segera laporkan ke pemerintah daerah. Kita bangun solidaritas bersama,” tandasnya. (dik/vga)
Editor : Vega Dwi Arista