RADAR SIDOARJO - Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dalam memperluas layanan pendidikan inklusif kembali ditegaskan.
Dalam Gebyar Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2025 di Parkir Timur GOR Delta Sidoarjo, Rabu (10/12), Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo Mimik Idayana menekankan bahwa tidak boleh ada satu pun anak yang tertinggal dari akses pendidikan yang layak.
Di hadapan ratusan peserta didik, guru, orang tua, dan organisasi penyandang disabilitas, Mimik menyampaikan pesan kuat bahwa pendidikan inklusif bukan sekadar program, melainkan hak dasar.
“Kalian istimewa, kalian berhak mendapatkan pendidikan terbaik, dan kalian mampu mencapai apa yang kalian cita-citakan,” ujar Mimik, Rabu (10/12).
Mimik menegaskan, peringatan HDI harus menjadi momen untuk mempercepat terwujudnya layanan pendidikan yang berkeadilan dan humanis.
“Tidak ada pembangunan yang benar-benar maju jika masih ada masyarakat yang tertinggal atau tidak mendapatkan kesempatan yang sama,” tegasnya.
Pemkab Sidoarjo melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) telah menyiapkan berbagai langkah strategis, mulai dari pelatihan guru terkait akomodasi yang layak, peningkatan kapasitas sekolah inklusif, hingga kerja sama dengan pakar dan organisasi penyandang disabilitas.
“Pendidikan inklusif bukan hanya soal pengetahuan, tetapi tentang kemanusiaan. Tugas kita memastikan semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, percaya diri, dan meraih masa depan yang mereka impikan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dispendikbud Sidoarjo Tirto Adi turut menegaskan bahwa komitmen terhadap pendidikan inklusif di Sidoarjo telah berlangsung jauh sebelum regulasi nasional diberlakukan.
Ia menyebut bahwa Sidoarjo sudah memiliki Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, mendahului lahirnya Undang-Undang Penyandang Disabilitas tahun 2016.
Tirto juga mengingatkan, Sidoarjo pernah meraih Inclusive Education Award tingkat nasional tahun 2012, serta penghargaan serupa pada 2014 yang diberikan kepada Kepala SMPN 4 Sidoarjo.
Selain itu, Sidoarjo menjadi satu dari hanya empat kabupaten/kota di Jawa Timur yang memiliki Unit Layanan Disabilitas (ULD) resmi dan berfungsi optimal.
“Dulu antrean layanan ULD bisa mencapai satu tahun. Berkat berbagai inovasi, kini bisa dipangkas menjadi sekitar enam bulan,” ungkap Tirto.
Menurutnya, keberadaan ULD merupakan tonggak penting dalam memberikan asesmen, rekomendasi pendidikan, serta pendampingan terstandar bagi penyandang disabilitas.
Gebyar HDI 2025 turut diramaikan berbagai lomba bagi peserta didik disabilitas, seperti tari tradisional, menyanyi, fashion show, membatik, mewarnai, hingga body painting dan kreasi barang bekas.
Selain itu, ULD Dispendikbud juga menggelar lomba Forum Penyelenggara Pendidikan Inklusif (FPPI) sebagai bentuk apresiasi kepada sekolah yang konsisten mengembangkan layanan inklusif. (dik/vga)
Editor : Vega Dwi Arista