RADAR SIDOARJO - Pemkab Sidoarjo bersama Bank Indonesia dan Bank Jatim terus mendorong percepatan digitalisasi pembayaran daerah. Hal tersebut dilakukan melalui High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Pendapa Delta Wibawa, Rabu, (13/8).
Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baik akan mendorong kemandirian dan pemerataan pembangunan. Karenanya ia fokus meningkatkan infrastruktur serta pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi.
Melalui teknologi informasi, sistem pembayaran digital real time mampu menciptakan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan bebas kebocoran.
“Kami mengajak kepala desa, kepala puskesmas, dan BUMDes untuk menggalakkan pembayaran non tunai,” ucapnya.
Menurutnya, potensi kebocoran pendapatan di tingkat desa masih ada. Karenanya, perlu akan adanya pembenahan dengan cara pembayaran sistem non tunai.
"Sistem non-tunai akan mempermudah masyarakat membayar kewajiban sekaligus meningkatkan kesadaran pembayaran," ujarnya.
Advisor Kantor Perwakilan BI Jatim, Ridzky Prihadi menjelaskan, digitalisasi keuangan daerah berpotensi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Sekaligus untuk memelihara stabilitas sistem keuangan dan pembayaran rupiah.
"Perlunya transaksi keuangan dilakukan secara elektronik untuk menekan biaya, mempercepat layanan dan meminimalisir risiko kebocoran, dengan begitu, keuangan daerah bisa lebih sehat dan berdaya saing," jelasnya.
Dia menilai, kolaborasi antara Bank Indonesia, Pemkab dan perbankan menjadi kunci percepatan digitalisasi. Dukungan dari perangkat desa, pelaku usaha, hingga masyarakat juga dibutuhkan agar sistem pembayaran digital berjalan optimal.
"Kami akan selalu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkemajuan," katanya.
Vice President Divisi Digital Bank, M Machfud Hidayat menjelaskan, kegiatan HLM ini menjadi salah satu syarat penilaian TP2DD tingkat nasional. Minimal dilaksanakan enam kali setahun dengan menghasilkan komitmen bersama.
"Indeks elektronifikasi transaksi Pemkab Sidoarjo sudah tinggi, yakni mencapai 99,3 persen, namun masih ada kekurangan yang seharusnya bisa 100 persen," terangnya.
Menurutnya, layanan agen seharusnya bisa dioptimalkan oleh Pemdes dan BUMDes. Apalagi menjadi agen Bank Jatim bisa menambah pendapatan masyarakat dengan modal relatif kecil.
“Cukup Rp 500 ribu sudah bisa dan fee transaksi seperti bayar PBB, listrik, maupun jual pulsa bisa menjadi tambahan pemasukan,” bebernya.
Selain itu, terdapat tantangan percepatan digitalisasi di lapangan. Yang mana terdapat 20 persen masyarakat yang belum terjangkau layanan digital.
"Karena itu, kami berkomitmen membuka kanal pembayaran seluas-luasnya agar tidak ada hambatan membayar pajak dan retribusi," pungkasnya. (sai/vga)
Editor : Vega Dwi Arista