RADAR SIDOARJO - Pemerintah mulai mengevaluasi penyelenggaraan haji tahun ini untuk persiapan tahun depan. Evaluasi tersebut untuk pembenahan sistem penyelenggaraan haji yang lebih baik.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhadjir Effendy mengatakan, penyelenggaraan haji 2026 direncanakan akan dialihkan ke badan khusus. Skema dan bentuk kelembagaan masih dibahas bersama DPR.
“InsyaAllah tahun depan itu penyelenggaraan haji akan dilimpahkan ke badan penyelenggara haji, tapi seperti apa bentuknya dan skema kerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag) masih dalam tahap harmonisasi di DPR," ucapnya saat ditemui dalam kegiatan peletakan batu pertama pembangunan SMP Muhammadiyah Sukodono, Minggu, (3/7).
Dia memastikan proses pembentukan badan baru berjalan paralel dengan persiapan teknis di lapangan. Kemenag juga sudah mulai bersiap untuk serah tugas ke lembaga baru.
“Di lapangan sudah mulai ada persiapan, termasuk berkemas-kemas dari Kemenag ke badan penyelenggara, sementara itu, payung hukumnya sedang disusun agar proses bisa berjalan simultan," ujarnya.
Muhadjir mengungkapkan, Pemerintah Arab Saudi memberi tenggat waktu hingga November. Segala hal terkait pembiayaan dan teknis harus sudah tuntas sebelum akhir tahun.
“Kalau deadline dari Pemerintah Saudi itu November harus sudah ada kepastian, termasuk pembiayaan juga harus jelas," ungkapnya.
Menurutnya, Arab Saudi tengah melakukan transformasi besar dalam penyelenggaraan haji. Salah satunya, target jemaah haji mencapai 10 juta pada 2030.
“Kalau target itu betul-betul dijalankan Saudi, kita harus siap dengan berbagai perubahan kebijakan, termasuk perubahan yang mungkin tidak terduga," jelasnya.
Dua menekankan akan pentingnya sistem haji yang responsif dan adaptif terhadap perubahan. Termasuk kesiapan mental petugas di lapangan.
“Penyelenggaraan haji harus dibuat responsif terhadap berbagai perubahan strategis dan operasional, mental petugas juga harus siap, tidak gampang membuat pernyataan saat terjadi sesuatu," katanya.
Muhadjir menyebut, kenyamanan dan kekhusyukan jemaah harus menjadi prioritas utama. Segala potensi gangguan terhadap jemaah harus dihindari.
“Pokoknya jemaah haji harus kita utamakan, hal-hal negatif yang bisa berdampak pada jemaah harus disingkirkan sejauh mungkin," tegasnya.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu juga menyampaikan tiga arahan utama dari Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari perbaikan layanan, pencegahan korupsi, hingga upaya menekan biaya.
“Penyelenggaraan haji harus semakin baik, tidak boleh ada penyalahgunaan kewenangan dan harus semakin murah," jelasnya.
Sebagai penasihat khusus, Muhadjir mengaku telah menyampaikan banyak masukan kepada Presiden. Dia berkomitmen untuk menjaga integritas dan kualitas layanan haji.
“Itu yang menjadi komitmen kita, agar ibadah haji benar-benar memberi kemaslahatan bagi seluruh jemaah," pungkasnya. (sai/vga)
Editor : Vega Dwi Arista