RADAR SIDOARJO - Ketersediaan dan harga bahan baku kembali menjadi keluhan utama para pelaku industri persepatuan di Tanggulangin.
Hal ini disampaikan langsung dalam kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI), Senin (14/4).
Hadir dalam reses tersebut, Ketua Rombongan Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, juga anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS).
Para pelaku usaha mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan baku dalam negeri serta mahalnya harga bahan baku impor, yang kian mempersulit persaingan dengan produk jadi dari luar negeri.
Salah satu pelaku usaha persepatuan asal Tanggulangin, Roni Yudianto, mengungkapkan bahwa para perajin sepatu saat ini kesulitan memperoleh bahan baku dalam negeri yang memadai.
Di sisi lain, bahan baku impor pun harganya relatif mahal, dan semakin diperparah dengan maraknya barang jadi impor yang membanjiri pasar.
“Kebetulan kami generasi kedua. Produk kami menggunakan bahan kulit sapi asli. Kendalanya, barang jadi impor jelas menjadi kompetitor kami. Bahan baku impor ada, tapi harganya lebih mahal," ujarnya.
Di hadapan Komisi VII DPR RI, ia menyampaikan, realita di lapangan, barang jadi impor ini terus menggerus pasar usaha kecil dalam negeri.
Menanggapi hal itu, Ketua Rombongan Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyatakan, pihaknya akan menindaklanjuti keluhan tersebut dengan kementerian terkait .
Ia menegaskan pentingnya dukungan nyata terhadap pelaku UMKM dan industri kreatif dalam negeri.
“Kami di Komisi VII memang fokus pada sektor perindustrian, ekonomi kreatif, pariwisata, dan juga UMKM. Kami menyerap aspirasi langsung dari pelaku usaha dan asosiasi persepatuan," ungkapnya.
Menurutnya, inti persoalan yang dikeluhkan oleh para pelaku usaha persepatuan, berkaitan dengan bahan baku, baik dari sisi ketersediaan dalam negeri yang masih sangat minim, maupun dari sisi harga yang belum bisa bersaing
Ia juga menyoroti ancaman besar dari masuknya barang jadi impor, khususnya dari Tiongkok, yang menurutnya berpotensi mematikan industri dalam negeri.
“Kami mendukung adanya kebijakan untuk mengurangi kuota impor bahan jadi, sebagaimana yang diimbau oleh Presiden Prabowo Subianto. Jangan sampai industri kita mati karena banjir barang jadi dari luar," ucapnya.
Ia menjelaskan, salah satu solusinga adalah mengatur pintu masuk barang jadi agar diarahkan ke Indonesia bagian timur, sehingga tidak mudah masuk ke pasar besar seperti Jawa dan wilayah lainnya.
Rahayu menambahkan, Komisi VII akan memberikan masukan tegas kepada Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai agar kebijakan impor lebih berpihak pada penguatan industri lokal.
Usai kunjungan di BPIPI, rombongan Komisi VII dijadwalkan melanjutkan kegiatan reses ke Trowulan untuk menyerap aspirasi dari sektor pariwisata. (dik/vga)
Editor : Vega Dwi Arista