SIDOARJO - Kebijakan efisiensi anggaran yang digalakkan pemerintah pusat mendapat dukungan dari kalangan akademisi.
Achmad Wicaksono, S.Ak., M.Ak., dosen Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo (UNUSIDA), menyambut baik langkah pemerintah dalam mengoptimalkan APBN dan ABPD melalui efisiensi.
"Dalam ilmu ekonomi, ada dua cara untuk memaksimalkan ekonomi. Yakni meningkatkan pendapatan atau mengefisienkan biaya. Pemerintah memilih cara kedua untuk menghindari beban masyarakat seperti kenaikan pajak," jelas Wicaksono.
Wicaksono menekankan pentingnya pengalihan dana hasil efisiensi ke program-program pro-masyarakat, salah satunya program makan bergizi gratis (MBG).
Program MBG sendiri bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak dan mencegah stunting.
Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia masih berada di angka 21,6 persen pada tahun 2022.
Program MBG diharapkan dapat berkontribusi dalam menurunkan angka tersebut.
"Saya setuju dengan kebijakan efisiensi anggaran jika dananya dialihkan ke program unggulan seperti MBG. Manfaatnya langsung dirasakan masyarakat," ungkapnya.
Wicaksono mencontohkan pengalamannya bekerja sama dengan instansi pemerintah di Sidoarjo.
Dia menemukan banyak ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran.
"Kebijakan ini mendorong instansi pemerintah untuk lebih berhemat dan mengelola anggaran secara tepat guna," ujarnya.
Terdapat lima poin efisiensi anggaran pemerintah yang diwajibkan Prabowo Subianto, yakni belanja alat tulis kantor, seremonial, rapat/seminar, publikasi, dan perjalanan dinas.
Wicaksono mengapresiasi langkah tersebut namun mengingatkan perlunya kontrol ketat di lapangan.
"Edaran saja tidak cukup. Harus ada mekanisme kontrol dan evaluasi untuk memastikan program berjalan efisien dan anggaran digunakan sebagaimana mestinya," tegasnya. (vga)
Editor : Vega Dwi Arista