SIDOARJO - Meski tahun anggaran masih berjalan, Angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dalam APBD 2023 diperkirakan mencapai sekitar Rp 492 miliar. Kalangan legislatif pun menilai pemkab perlu melakukan evaluasi terhadap beberapa program yang tidak bisa terlaksana tahun ini.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo Bangun Winarso mengatakan, angka itu mengalami kenaikan signifikan dibandingkan dengan Silpa APBD tahun sebelumnya. Yaitu sebesar Rp 450 miliar pada 2022.
Bangun menjelaskan, silpa tahun ini berasal dari beberapa pos anggaran. Antara lain belanja barang dan jasa, belanja pegawai, serta belanja modal. "Yang diperkirakan tidak dapat terserap sepenuhnya hingga akhir tahun,'' ujarnya.
Meski begitu, dia berharap hingga akhir tahun nanti serapan anggaran bisa dimaksimalkan. Dia pun meminta seluruh pelaksana OPD untuk menggunakan anggaran dengan baik sehingga tidak ada Silpa.
OPD juga diminta mengevaluasi kembali penganggarannya dengan menunda penganggaran kegiatan yang tidak prioritas untuk dilaksanakan tahun ini.
Di samping itu, dirinya juga mengharapkan kepada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pemungutan pendapatan daerah agar lebih mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatannya.
Anggota Banggar Deny Haryanto juga mendorong evaluasi rutin terhadap proses lelang. Terutama pada proyek-proyek berskala besar. Sebab, pengadaan barang dan jasa memiliki potensi besar dalam mengurangi risiko terjadinya Silpa.
Menurut dia, evaluasi itu bertujuan untuk mencegah angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang tinggi pada akhir tahun.
Politikus PKS itu mengatakan, dengan terus mengawal sebuah proyek dari proses lelang pengadaan barang dan jasa, dapat mengantisipasi rendahnya daya serap anggaran pada APBD Sidoarjo.
Dia menilai proses lelang harus dijalankan dengan lebih efisien, agar tidak ada proyek yang terlambat atau gagal. “Kami juga berharap OPD yang capaian daya serapnya masih rendah untuk meningkatkan kinerjanya,” imbuhnya.
Pihaknya juga meminta pemkab mengevaluasi kinerja OPD mulai proses perencanaan kegiatan hingga pelaksanaan kegiatan. Jangan sampai terjadi lagi hal serupa pada tahun anggaran 2024.
Semua harus dihitung matang mulai perencanaan kegiatan hingga pelaksanaannya, dan jangan sampai ada lagi kegiatan-kegiatan yang tidak bisa terlaksana karena persoalan waktu pelaksanaan singkat.
Baca Juga: Silpa Sidoarjo Tahun Ini Ditarget Rp 377 Miliar
Anggota Banggar Aditya Nindyatman menyarankan semua proyek yang bakal dikerjakan tahun depan bisa dimatangkan konsepnya sebelum pengerjaan dilakukan.
Menurut dia, tahapan lelang dan pengadaan memang harus dilakukan lebih awal. Tujuannya, agar pihak ketiga bisa punya waktu yang cukup untuk melaksanakan proyek yang ada.
Untuk itu, pada tahun anggaran 2024, dia mendorong agar Pemkab terus melakukan evaluasi. “Mulai dari perencanaan, lelang dan tahapan selanjutnya untuk sebuah pengerjaan untuk mengurangi kemungkinan Silpa,” imbuhnya.
Harus dirancang sebelum dimulai. Sebab pihaknya meyakini bahwa langkah ini akan memberikan hasil positif pada tahun 2024.
Pengerjaan proyek-proyek berskala besar bakal membutuhkan waktu yang tak sebentar. Oleh sebab itu, jika proses lelang berjalan lambat maka bisa dipastikan pihak ketiga alias pemenang lelang akan kesusahan untuk menuntaskan proyek terkait.
Jika terjadi, maka pembangunan yang diekspektasikan bisa selesai cepat tidak akan terimplementasikan dengan baik. Hal itu yang menyebabkan realisasi serapan anggaran pun jadi minim.
Untuk itu, dia meminta semua pihak bisa mengantisipasi persoalan tersebut agar tak terulang kembali. Sebab hal serupa sering terjadi di setiap tahunnya.
Meski begitu, Adit tetap optimistis pembangunan di Sidoarjo akan berjalan lebih baik pada tahun depan. Dia menyebut, pihaknya sudah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi Silpa. (nis/vga)
Editor : Vega Dwi Arista