Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono menerima langsung penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM RI yang diserahkan kepala kantor wilayah Kemenkumham Jawa Timur, Krismono, Senin (14/12) di kantor Kemenkumham wilayah Jawa Timur.
Kemenkumham juga memberikan penghargaan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa atas capaian keberhasilannya sebagai pembina yang berhasil menjadikan 34 kabupaten/kota di Jawa Timur menerima penghargaan yang sama, sebagai kabupaten/kota Peduli HAM.
Krismono menyampaikan peringatan Hak Asasi Manusia Dunia ke-72 tahun 2020 beda dari biasanya. Karena adanya pandemi Covid-19 maka dilakukan secara virtual. Hanya lima kabu[aten/kota dengan nilai terbaik yang diundang di kantor Kemenkumham Wilayah Jatim.
" Ada 259 kabupaten/kota dari jumlah 514 yang meraih penghargaan peduli HAM. Di Jatim sebanyak 34 kabupaten/kota se-Jatim memperoleh penghargaan peduli HAM, jumlah di Jatim paling banyak dibanding provinsi lain," kata Krismono.
Lima kabupaten/kota terbaik Jatim yakni Kota Batu, Trenggalek, Sidoarjo, Gresik, dan Kota Surabaya. Penganugerahan penghargaan Peduli HAM dihadiri langsung Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Hadir juga wali kota Batu, bupati Trenggalek dan bupati Gresik.
Gubernur Khofifah dalam sambutannya menyampaikan, "Siapa pun yang memimpin harus memberikan perlindungan terhadap agama apa pun yang dianutnya, memberikan perlindungan kebebasan berpendapat, perlindungan atas nyawa dan jiwa yang dipimpinnya dan memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat yang dipimpinnya," ujarnya.
Gubernur Khofifah juga mengajak bupati/wali kota di Jatim untuk terus berbenah meningkatkan kepedulian HAM dengan meningkatkan pelayanan di Jawa timur.
Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dan gubernur Jatim atas penghargaan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten Sidoarjo. "Penghargaan nomor 3 tertinggi di Jatim. Pemerintah kabupaten Sidoarjo terbukti adil dalam mensejahterahkan rakyatnya. Ini merupakan salah satu bukti bahwa secara indikator mampu melindungi hak-hak dasar, yakni hak perbaikan di antaranya pendidikan dan kesehatan," ujar Hudiyono. (rpp/opi)
Editor : Nofilawati Anisa