RADAR SIDOARJO – Badan Koordinasi Wilayah III Malang mendorong percepatan implementasi multiusaha kehutanan sebagai strategi utama untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi, sosial, dan ekologi kawasan hutan di Jawa Timur.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pengembangan Multiusaha Kehutanan untuk Optimasi Manfaat Sosial, Ekonomi, dan Ekologi” yang digelar di Grand Mercure Malang, Rabu (29/4).
Baca Juga: Sidoarjo Raih Predikat Kinerja Tertinggi Nasional, Bupati Subandi: Bukti Kerja Keras dan Kolaborasi
Forum yang menghadirkan unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat ini menegaskan peran Bakorwil sebagai penghubung lintas sektor. Tujuannya, agar pengelolaan hutan tidak lagi berjalan parsial, melainkan terintegrasi dan berkelanjutan.
Kepala Bakorwil Malang, Asep Kusdinar, menyampaikan bahwa pengembangan multiusaha kehutanan menjadi langkah strategis untuk menjawab berbagai persoalan di lapangan. Mulai dari konflik penguasaan lahan, keterbatasan akses permodalan, hingga belum optimalnya pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat.
Baca Juga: Sidak Pabrik Baja, Bupati Sidoarjo Pastikan Korban Ledakan Dipastikan Tercover BPJS Tenaga Kerja
“Bakorwil hadir untuk memastikan sinergi antar pihak berjalan efektif. Potensi hutan harus mampu memberikan nilai tambah ekonomi tanpa mengabaikan prinsip kelestarian,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut, penguatan kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) menjadi salah satu sorotan utama. KTH dinilai sebagai aktor kunci di tingkat tapak yang berperan langsung dalam pengelolaan kawasan hutan.
Baca Juga: Uji Coba WFH Jumat ASN Sidoarjo, Bupati Akan Evaluasi Dampaknya
Selain itu, pendekatan berbasis bioekonomi sirkuler juga dinilai penting. Model ini memungkinkan integrasi aktivitas produksi, pengolahan, hingga pemanfaatan limbah dalam satu sistem yang efisien dan berkelanjutan.
Data yang dipaparkan menunjukkan, meski luas perhutanan sosial terus meningkat, tingkat produktivitas dan kontribusi ekonominya masih belum optimal. Karena itu, diperlukan model bisnis yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pasar.
Baca Juga: Bupati Sidoarjo Sidak RTLH dan Salurkan Bantuan Sosial di Kecamatan Taman
Bakorwil Malang juga mendorong penguatan kolaborasi antara masyarakat, Perhutani, pemerintah daerah, serta sektor industri untuk membangun ekosistem usaha kehutanan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Sejumlah praktik baik turut mengemuka dalam forum tersebut, termasuk pengembangan komoditas kehutanan berbasis pasar yang mampu meningkatkan nilai ekonomi produk sekaligus membuka peluang usaha baru di kawasan hutan.
FGD ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya penguatan sinergi multipihak, peningkatan kapasitas dan literasi masyarakat, digitalisasi pengelolaan hutan, serta dukungan kebijakan yang lebih adaptif terhadap pengembangan multiusaha kehutanan.
Dengan peran aktif sebagai koordinator wilayah, Bakorwil Malang optimistis multiusaha kehutanan dapat menjadi solusi konkret untuk mendorong kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. (vga)
Editor : Vega Dwi Arista