Program KURMA Sasar 2.400 Kelompok Usaha Perempuan

Vega Dwi Arista • Dipublikasikan Selasa, 22 Februari 2022 | 00:57 WIB
PROGRAM BUPATI: Perempuan Sidoarjo yang memiliki usaha mandiri secara berkelompok bisa memanfaatkan Kurma. (HENDRIK MUCHLISON/RADAR SIDOARJO)
PROGRAM BUPATI: Perempuan Sidoarjo yang memiliki usaha mandiri secara berkelompok bisa memanfaatkan Kurma. (HENDRIK MUCHLISON/RADAR SIDOARJO)
SIDOARJO - Pemberian bantuan modal usaha pada kelompok perempuan di tingkat RT melalui Kartu Usaha Perempuan Mandiri (KURMA) mulai dilakukan. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo menyebut sasaran program KURMA tahun ini menyentuh 2.400 kelompok usaha milik perempuan di semua kecamatan.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo M Edi Kurniadi mengatakan, KURMA merupakan program prioritas bupati dan wakil bupati. Program itu berupa penghargaan bantuan permodalan sebesar Rp 5-50 juta pada kelompok perempuan yang berbasis RT.

Di Sidoarjo ini, kata Edi, jumlah RT ada sebanyak 8.467 titik. Pihaknya menargetkan ada 35 persen dari jumlah RT tersebut mendapat bantuan permodalan melalui KURMA ini.

"Tentu akan direalisasikan bertahap. 2022 ini kami anggarkan Rp 20 miliar," ungkapnya, Senin (21/2).

Kabag Hukum Sekretariat Daerah Sidoarjo Hery Suhartono mengatakan, program KURMA ini telah tertuang dalam Perbup Nomor 26 Tahun 2022. Tujuan KURMA ini memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.

Kriteria penerima kurma yaitu usaha berbasis kelompok minim 5, maksimal 10 orang. Jumlah tersebut tidak dalam satu kartu keluarga. Bukan istri ASN, TNI dan Polri.

"Kelompok usaha minimal terdaftar satu bulan pada saat pengisian formulir pendaftaran," katanya.

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Sidoarjo M. Ainur Rahman menegaskan, pendaftaran program KURMA bakal dibuka 25 April mendatang. Perempuan pelaku usaha di Sidoarjo bebas mendaftar. Bahkan, tak perlu nomor induk berusaha (NIB).

"Bukan pinjaman. Berupa bantuan modal. Jadi penerima tidak perlu mengembalikan," terangnya.

Mekanisme pendaftarannya nanti melalui RT, RW, desa, kecamatan hingga Dinas Koperasi dan UMKM. RT akan memverifikasi penerima bantuan itu layak atau tidak. Fokusnya pada usaha kecil terutama janda.

"Minimal sudah usaha selama sebulan bisa mendaftar. Jadi tidak perlu NIB, cukup keterangan dari RT saja kalau memang punya usaha," lanjut Ainur.

Nah, data yang terkumpul dari tiap RT akan diserahkan RW untuk diverifikasi. Dari RW diserahkan ke desa juga untuk diverifikasi. Dari desa diserahkan ke kecamatan dan dari kecamatan diserahkan ke tim penilai dari dinas. (rpp/vga) Editor : Vega Dwi Arista
KURMA modal Bantuan